15 August 2019, 06:00 WIB

Sistem Zonasi Dorong Siswa Cepat Bersosialisasi


Syarief Oebaidillah oebay@mediaindonesia.com | Humaniora

.MI/PERMANA
 .MI/PERMANA
FGD KEMENDIKBUD: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendy

KEPALA daerah sudah saatnya menghapus image adanya sekolah favorit dan tidak favorit di wilayahnya sebagai prasyarat diterapkannya sistem zonasi. Keberadaan sekolah favorit yang menekankan pada keunggulan akademis belaka ternyata berdampak buruk pada wawasan kebangsaan lulusannya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan hal itu di hadapan beberapa pakar dan praktisi pendidikan dalam kesempatan focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Media Indonesia di Kedoya, Jakarta, Selasa (13/8).

Tentang adanya degradasi nilai pada siswa tersebut secara faktual, dicontohkan Mendikbud, tengah dialami Singapura dan Hong Kong yang sistem pendidikannya lebih mengutamakan kompetisi akademik yang melahirkan sekolah favorit dan nonfavorit.

"Ini berdasarkan kajian, dan saya sendiri bertemu Menteri Pendidikan Singapura yang juga mengisahkan hal itu," ujar Muhadjir.

Ketika menyadari dampak buruk dari sistem kompetisi itu, imbuh Mendikbud, kini Singapura dan Hong Kong merombak secara mendasar kurikulum sekolah dan memangkas habis sistem kompetisi akademis murni. Mereka juga menggantinya ke arah zonasi.

Jika kebijakan 'sekolah favorit' dilanjutkan, Muhadjir khawatir --seperti yang dialami Singapura saat ini--banyak warganya yang begitu lulus SMA dan perguruan tinggi bekerja di luar negeri sekaligus melepas kewarganegaraan. "Tujuan mereka (lulusan sekolah Singapura) bekerja biasanya ke Indonesia dan Tiongkok," ucap Mendikbud.

Dari pengalaman negara lain dan permasalahan pendidikan di Indonesia yang sangat kompleks, terkait faktor geografis, budaya, politik, maupun infrastruktur yang belum merata, Muhadjir yakin sistem zonasi yang paling tepat.

Hanya saja disadari saat ini masih banyak kepala daerah yang kebijakan politiknya belum berpihak pada sektor pendidikan. "Kita harus konsisten melaksanakan sistem zonasi," ujaranya.

Untuk diketahui, sistem zonasi (pendidikan dasar dan menengah) baru dilaksanakan secara nasional pada tahun ini. Itu pun masih sebatas zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Tuntutan daerah

Setelah melakukan telaah pelaksanaan zonasi PPDB, Gubernur Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan berharap tahun depan sistem ini disesuaikan dengan kondisi daerah. "Kondisi di Babel berbeda dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia," ujarnya, kemarin. Rata-rata sekolah di Babel jaraknya jauh dari domisili siswa.

Hal senada disampaikan Nikson Nababan, Bupati Tapanuli Utara, Sumatra Utara, kemarin. Menurut dia, lebih baik PPDB, khususnya tingkat SMA, tahun depan dikembalikan ke sistem rayon. Alasannya kepala daerah di tingkat kabupaten/kota lebih memahami daerahnya masing-masing.

Diterapkannya sistem zonasi PPDB tahun ini juga mendapat respons lebih tegas dari daerah. Beberapa SLTP negeri di Kota/Kabupaten Tasikmalaya mengaku keberatan dengan adanya aturan tersebut karena berdampak pada kurangnya jumlah siswa. "Banyak sekolah di pinggiran terkena dampak yakni kekurangan murid baru," kata Wakil Kepala SMPN 19 Kota Tasikmalaya, Cucu Rustiko, kemarin.

Sistem zonasi PPDB yang diberlakukan tahun ini konon juga membuat para orangtua kebingungan memasukkan anak ke sekolah swasta. "Sekolah kami terdampak hingga ada 4 ruang kelas kosong, tidak ada siswa," pungkasnya. (RF/JH/AD/H-1)

BERITA TERKAIT