14 August 2019, 20:07 WIB

PDIP : Kementerian Baru Sejalan dengan Hasil Kongres


Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum

MI/Rommy Pujianto
 MI/Rommy Pujianto
sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto

WACANA pembentukan dua kementerian baru yang dilontarkan Presiden terpilih Joko Widodo mendapat dukungan dari partai pengusung utama Jokowi dalam Pilpres 2019, PDIP.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto kristiyanto mengatakan, keputusan membentuk  2 kementerian baru dalam periode kedua kepemimpinan Jokowi sejalan dengan hasil kongres PDIP di Bali pekan lalu yang melahirkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di bidang ekonomi digital dan investasi.

"PDI Perjuangan juga memberikan landasan ideologis atas tugas kementerian tersebut, termasuk politik investasi guna memerkuat kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi," kata Hasto, melalui keterangan tertulis, Rabu (14/8).

Hasto mengatakan ekonomi kreatif dan digital saat ini sebagian besar diisi oleh kalangan usia muda produktif. Hal ini harus mendapat perhatian dari pihaknya, lantaran PDIP menerima dukungan signifikan dari pemilih muda.

Baca juga : Presiden Perlu Pertimbangan DPR Ubah Nomenklatur Kementerian

“PDI Perjuangan tercatat sebagai partai dengan jumlah kepala daerah dan anggota legislatif terbesar yang diisi anak muda,” ungkap Hasto.

Maka dari itu, PDIP menilai untuk mendukung Kementerian tersebut penting dibangun inbond logistic. Hal ini bisa dilakukan melalui penguatan infrastruktur digital secara terintegrasi serta penguatan manajemen dan pemasaran.

“Dan kemampuan produksi dengan menerapkan teknologi proses yang paling tepat yang berpijak pada daya inovasi para pemuda Indonesia,” kata Hasto.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan akan ada beberapa kementerian baru dan ada sejumlah kementerian yang akan dilebur. Adapun, saat ini jumlah kementerian di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebanyak 34.

"Akan ada Kementerian Investasi. Itu artinya, BKPM ditingkatkan statusnya dari badan menjadi kementerian. Kementerian Luar Negeri kemungkinan menjadi Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Internasional (Foreign Affairs and International Trade)," pungkasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT