14 August 2019, 14:10 WIB

Biaya Penyelenggaraan Pilkada Dipangkas


Benny Bastiandy | Nusantara

MI/Heri Susetyo
 MI/Heri Susetyo
Ilustrasi 

USULAN biaya penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebesar Rp83 miliar yang diajukan Komisi Pemilihan Umum setempat, kemungkinan dipangkas. Pasalnya, ketersediaan anggaran yang dimiliki Pemkab Cianjur cukup terbatas.

"Pengajuan sudah masuk. Anggaran yang diusulkan dari KPU Cianjur lebih kurang sebesar Rp83 miliar. Nah, cuma pemda dengan ketersediaan yang ada, informasi sementara disetujui Rp64 miliar," kata Sekretaris KPU Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani kepada Media Indonesia, Rabu (14/8).

Endan menuturkan, alokasi pembiayaan dilakukan dua kali penganggaran. Tahap pertama pada APBD Perubahan 2019, kata Endan, informasinya Pemkab Cianjur menyiapkan Rp1 miliar.

"(Sisanya) Rp63 miliar pada 2020," ujar Endan.

Dengan kemungkinan berkurangnya anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020, tuturnya, bisa jadi ada beberapa kegiatan yang diefisienkan. Sehingga, berkurangnya biaya tak mengurangi penyelenggaraan.

"Kita efektifkan dan efisienkan anggaran yang ada," tutur Endan.

Namun KPU masih menaruh harapan biaya penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Cianjur 2020 bisa sesuai dengan pengajuan awal. Caranya, KPU berharap ada bantuan dari Pemprov Jabar.

"Mudah-mudahan ada bantuan dari provinsi untuk menanggulangi kekurangannya," ungkap Endan.

Soal kekurangan biaya penyelenggaraan Pilkada tersebut sudah dibahas dalam rapat koordinasi di tingkat provinsi. Nanti KPU Provinsi Jabar yang akan memfasilitasinya ke Pemprov Jabar.

"Kita upayakan bisa ter-cover semua biaya penyelenggaraan Pilkada yang diajukan," pungkasnya.

Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur, Wahyu Ginanjar menambahkan secara teknis, pencairan anggaran Pilkada 2020 butuh proses. Diawali dengan verifikasi proposal pengajuan hibah dari KPU setelah teranggarkan pada APBD Kabupaten Cianjur.

"Kalau administrasi lengkap, maka dibuat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang ditandatangani Bupati Cianjur dan Ketua KPU," terang Wahyu.

baca juga: Kampanyekan Pangan Lokal, UMP Pecahkan Rekor MURI

Setelah NPHD selesai ditandatangani, kata Wahyu, dilanjutkan dengan permohonan pencairan yang juga harus dilengkapi persyaratan. Prosesnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui rekening KPU.

"Untuk penandatangan NPHD dilakukan setelah APBD Perubahan ditetapkan DPRD Kabupaten Cianjur," pungkasnya. (OL-3)

BERITA TERKAIT