14 August 2019, 10:16 WIB

Perusahaan Ojol Harus Bertanggung Jawab atas Kasus Pelecehan


Dero Iqbal Mahendra | Humaniora

AFP/Goh Chai Hin
 AFP/Goh Chai Hin
Penumpang hendak menaiki ojek online di Jakarta.

Menanggapi  kembali terjadinya kasus pelecehan seksual oleh pengojek dari perusahaan ojek online (ojol) Grab di wilayah Surabaya, pendiri komunitas pemerhati pelecehan seksual di transportasi urban, Rika Rosvianti, kembali menekankan pentingnya perusahaan ojek online membangun sistem yang lebih komprehesif terkait pencegahan dan penangnan kasus pelecehan seksual.

Rika menyerukan agar pihak Grab Indonesia dapat menjalin kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai langkah pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual.

“Jadi bukan hanya sekadar formalitas penyelenggaraan pelatihan. Ini penting setidaknya agar bisa memiliki dan membuat standar operasional prosedur (SOP) pencegahan dan penanganan pelecehan seksual,” jelas Rika dalam keterangan persnya, Rabu (14/8).

Di sisi lain, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Rafail Walangitan menegaskan bahwa kasus yang terjadi tidak dapat hanya dibebankan kepada individu pelaku. Namun penanganannya juga harus menjadi tanggung jawab perusahaan.

“Ini tanggung jawab renteng, bukan tanggung jawab individu. Jadi perusahaan harus mengadakan pelatihan dan sertifikasi kepada driver-nya,”tutur Rifail.

Rifail juga menyayangkan terjadinya kasus pelecehan seksual tersebut kembali terjadi. Pihak PPPA sendiri memiliki sarana pengaduan masyarakat yang dapat dimanfaatkan korban untuk mengadukan kasus pelecehan atau kekerasan yang dialami secepatmungkin.

Kasus tersebut merupakan bentuk kasus pelecehan oleh pengemudi GrabBike yang kesekian kalinya diviralkan dalam satu bulan terakhir.

Tindakan tidak terpuji pengemudi GrabBike ini pada dasarnya telah melanggar Permenhub No. 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, yaitu Pasal 32 ayat 2 tentang perlindungan terhadap penumpang yang meliputi aspek keselamatan dan keamanan, kenyamanan, layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang, kepastian mendapatkan layanan angkutan dan kepastian tarif angkutan sewa sesuai dengan tarif yang ditetapkan per kilometer.

“Untuk itu, salah satu tujuan yang ingin dicapai KPPPA , yakni menjalin kerja sama dengan stakeholder yang bersinggungan langsung terhadap upaya perlindungan anak dan perempuan agar bisa tercipta suasana yang ramah bagi anak dan perempuan. Ini penting dilakukan untuk menumbuhkan citra bahwa industri transportasi online ini menjamin hak-hak perempuan,” pungkas Rifail.

Sebagaimana diketahui sebelumnya pada Senin (13/8) kemarin di daerah Surabaya terjadi peristiwa pelecehan seksual kepada perempuan muda B yang memesan layanan Grab Ride dari Desa Bungurasih, Waru-Sidoarjo, ke arah Dukuh Kupang, Surabaya.

Dalam perjalanan menuju tujuannya, korban dibawa mitra pengemudi Grab Ride yang diketahui berinisial FF itu ke arah Sumur Welut. Dalam perjalanan tersebut FF melancarkan aksinya. Karena merasa takut, korban tanpa menghiraukan keselamatannya nekat melompat dari motor. Kasus tersebut akhirnya menjadi viral di media sosial. (OL-09)

BERITA TERKAIT