14 August 2019, 10:03 WIB

Ibu Kota di Kalteng Indonesiasentris


Eko Rachmawanto | Humaniora

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
 ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan salah satu lokasi calon ibu kota negara.

JIKA Ibu Kota Republik Indonesia benar-benar ditetapkan di Kalimantan Tengah (Kalteng), itu merupakan keputusan paling tepat dan ideal untuk mewujudkan pembangunan sesuai visi Indonesiasentris.

Hal ini dikemukakan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, di Palangka Raya, Senin (12/8).

"Kalteng merupakan daerah paling ideal dan memiliki luasan lahan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ibu kota yang baru," kata Sugianto.

Pembangunan Indonesiasentris ialah konsep pembangunan nasional yang tidak hanya berfokus pada pembangunan di Jawa, tetapi juga diperuntukkan ke seluruh wilayah Indonesia secara merata tanpa ketimpangan.

Pembangunan Indonesiasentris merupakan keinginan Presiden Joko Widodo agar pelaksanaan pembangunan benar-benar dirasakan seluruh daerah dan masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Selama ini, pembangunan di Kalteng belum bisa dilakukan maksimal karena keterbatasan anggaran, sedangkan luasan wilayahnya merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia.

Anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat yang disesuaikan jumlah penduduk menjadi sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasan wilayah Kalteng. Akibatnya, banyak kebutuhan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya harus mengantre karena menyesuaikan anggaran.

"Jika ibu kota dipindah ke Kalteng, ragam kendala itu bisa diatasi sebab peningkatan pembangunan akan langsung dilakukan. Selain itu, penataan pembangunan ke wilayah lain pun bisa dilaksanakan lebih baik lagi," jelas Sugianto.

 

Pulau Dayak

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata menyebutkan, ada tiga kandidat terakhir lokasi ibu kota baru dan semuanya di Kalimantan, yakni Kalteng, Kalsel, dan Kaltim.

Berdasarkan kajian, pemindahan ibu kota harus dilakukan ke luar Jawa untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata. Jika bisa direalisasikan, pembangunan Indonesiasentris semakin berpeluang untuk direalisasikan dan tidak akan ada lagi Jawasentris.

Saat ini pertumbuhan ekonomi di Jawa mencapai sekitar 5,7% dan penduduknya pun jauh lebih padat jika dibandingkan dengan daerah lain di luar Jawa.

Alasan lain, ibu kota harus segera dipindahkan karena kondisi Jakarta sudah tidak ideal karena rawan banjir, permukaan tanah terus menurun, kemacetan tinggi, hingga kualitas air kian menurun.

Sementara itu, puluhan tokoh perwakilan Masyarakat Dayak se-Kalimantan membacakan ikrar hasil dari seminar dan tapak tilas Tumbang Anoi 2019 di Tugu Soekarno Kota Palangka Raya, Kamis (8/8), terkait kesiapan Kalteng sebagai ibu kota RI. Masyarakat Suku Dayak mendukung penuh rencana Jokowi memindahkan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan.

"Ikrar ini salah satu dari beberapa poin yang dihasilkan dalam seminar dan tapak tilas Tumbang Anoi 2019 di Desa Tumbang Anoi, Kabupaten Gunung Mas, dari 23-24 Juli," kata Ketua Penyelenggara Seminar dan Napak Tilas Tumbang Anoi 2019, Dagut.

Menurut Dagut, adapun ikrar lainnya ialah menyepakati penyebutan Kalimantan/Borneo dengan sebutan Pulau Dayak, menetapkan 24 Juli sebagai Hari Persatuan Dayak, dan menjadi agenda tahunan serta menerbitkan kalender Dayak Internasional mulai 2020.

"Mengingat pentingnya hutan bagi masyarakat Dayak, kami menuntut pemerintah memoratorium pemberian izin perkebunan kelapa sawit di Kalimantan," ujar Dagut. (Ant/X-3)

 

BERITA TERKAIT