13 August 2019, 21:41 WIB

Ombudsman Ikut Awasi Produk Hukum Daerah yang Diskriminatif


Melalusa Sushtira Khalida | Politik dan Hukum

Mi/Rommy Pujianto
 Mi/Rommy Pujianto
Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu

MASIH adanya produk hukum daerah diskriminatif terhadap akses pelayanna publik ikut memicu keprihatinan Ombudsman Republik Indonesia. Badan pengawas pelayanan publik itu pun ikut mengawasi aturan tersebut melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, pengawasan yang dilakukan pihaknya ialah dengan mengawal tindak lanjut yang dilakukan oleh Kemenkumham terkait upaya penyelesaian perda diskriminatif tersebut.

"Mungkin pintu masuk yang akan dilakukan oleh Ombudsman adalah mengawasi tindak lanjut yang dilakukan oleh Kemenkumham terkait upaya menyelesaikan perda-perda diskriminatif ini," ujar Ninik yang ditemui  di Jakarta, Selasa (13/8).

Kemenkumham sendiri telah membentuk kelompok kerja (pokja0 yang mengawasi keberadaan poduk hukum daerah yang diskriminatif dan intoleran. Ombudsman pun, lanjut Ninik akan memastikan pokja tersebut menjalankan tugasnya secara optimal.

Baca juga : Produk Hukum Diskriminatif Kerap Jadi Komoditas Kampanye

"Oleh Kumham sudah dibentuk Pokja, lalu pokja ini kemudian melihat kebijakan (perda), lalu mengembalikan ke daerah untuk dilakukan perbaikan atau pencabutan," terang Ninik.

Kedepannya, Ninik berharap, Ombudsman dapat melakukan analisis terkait produk-produk hukum diskriminatif guna memastikan pelayanan publik masyarakat Indonesia berjalan maskimal.

"Idealnya kita bisa melakukan analisis. Kami memang sedang menyiapkan apakah kita akan masuk juga ke produk perundang-undangan, karena kita ini punya keterbatasan SDM (sumber daya manusia)," tutup Ninik.

Sebelumnya, Setara Institute melakukan penelitian tentang dampak produk hukum daerah deskriminatif terhadap pelayanan publik di Jawa Barat dan Yogyakarta.

Penelitian ini mengkaji 91 produk hukum daerah di Jawa Barat dan 24 produk hukum daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian itu dilakukan pada September 2018-Februari 2019. Setara Institute juga mendorong dibentuknya Badan Pusat Legislasi Nasional. (OL-7

BERITA TERKAIT