13 August 2019, 21:15 WIB

Menhan Minta KKB Disebut Pemberontak


Agus Utantoro | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
 ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu

MENTERI Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu menegaskan, kelompok yang melakukan penyanderaan dan menyebabkan gugurnya Briptu Heidar di Papua bukan sebagai KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), namun mereka adalah pemberontak.

Ditemui wartawan di sela-sela pembekalan kepada mahasiswa baru di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, hari ini, Menteri Pertahanan mengatakan, dengan adanya aksi tersebut harus segera diulakukan operasi untuk mengejar dan menumpas kelompok tersebut.

Menurut Menhan operasi tersebut akan segera digelar. "Kalau perlu saya ikut terjun dalam operasi," katanya. Namun Menhan tidak menjelaskan secara rinci bagaimana operasi pengejaran itu akan dilaksanakan.

Sementara dalam pembekalan kepada para mahasiswa, Menhan meminta para pahasiswa untuk mempertahankan Pancasila dan NKRI. Dikatakan radikalisme harus dicegah agar jangan sampai menyusup ke mana-mana termasuk ke kalangan mahasiswa.

Menteri mengungkapkan, salah satu solusinya adalah kurikulum Pancasila harus ada. Diingatkan, Indonesia adalah rumah bersama karenanya, sebagai anak bangsa, tentu tidak akan rela jika ada sekelompok orang yang ingin mengubah Pancasila dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa tanpa keberagaman atau negeri untuk satu golongan saja.

"Indonesia adalah rumah kita. Oleh karena itu persatuan Indonesia itu menjadi sangat penting. Mengapa semut bisa mengalahkan gajah? Karena semut itu memiliki etos budaya persatuan yang tinggi. Mereka tidak pernah bicara tentang dirinya. Mereka selalu bersatu dan gotong royong dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Saling menghormati satu sama lain dan ketika bersatu menjadi kuat. Itulah bela negara," katanya.

Sesuai dengan mandat UU, imbuhnya, Presiden telah memberikan mandat pengelolaan kebijakan dan pengembangan arsitektur pertahanan negara kepada Menhan. Dalam merumuskan strategi pertahanan negara, lanjutnya lagi, Kemenhan selalu mengacu pada perkembangan kondisi aktual dan realistik potensi ancaman negara masa kini dan mendatang.

Menhan mengatakan, dalam era perkembangan modernisasi dan globalisasi saat ini, harus mewaspadai ancaman yang tidak nyata atau non fisik. Ancaman itu dicontohkan Menhan terhadap mindset bangsa Indonesia yang berupaya untuk mengubah ideologi negara Pancasila atau yang populer dengan istilah peran modern proxy war.

"Muara akhir dari perang ini bernuansa materialisme. Dimana ingin menguasai sumber daya alam dan sumber perekonomian nasional," katanya. (OL-4)

BERITA TERKAIT