13 August 2019, 19:32 WIB

Penambahan Pimpinan MPR, OSO: Artinya Bagi-bagi Jatah


Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum

MI/Ramdani
 MI/Ramdani
Oesman Sapta Odang

WACANA penambahan jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang dinilai sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan semua partai.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang mengatakan, penilaian bagi-bagi kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat.

"Kalau menampung itu kan artinya sudah bagi-bagi jatah, kalau bagi-bagi jatah, ya saya tidak tahu, ya gimana ya, tanyakan ke rakyat deh," ujar pria yang akrab disapa OSO itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8).

Bca juga: BPIP: Indonesia Bukan Negara Agama

OSO mengatakan, sebaiknya semua pihak menghormati UU MD3 sebagai pedoman menentukan jumlah pimpinan MPR. Seperti diketahui, saat ini komposisi pimpinan MPR terdiri dari 1 ketua didampingi 7 wakil ketua.

Namun, setelah Pemilu 2019 atau MPR periode 2019-2024, komposisi pimpinan MPR akan kembali ke 1 ketua dan 4 wakil ketua. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 427C UU MD3.

"Harus kita lihat betapa jumlah yang sudah diakomodasi UU, jadi jangan keputusan dulu baru bentuk UU. Jadi, kalau UU sudah disetujui baru diakomodir pelaksana yaitu MPR," OSO.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Pertaonan mengusulkan agar paket pimpinan MPR ditambah menjadi 10, yang terdiri dari 9 orang mewakili fraksi parpol dan 1 lainnya mewakili DPD.

"Semua fraksi dan kelompok DPD diharapkan terwakili dalam pimpinan itu. Dengan demikian, tidak ada yang perlu diperebutkan dan diributkan. Tinggal menambah jumlah pimpinan saja," terang Saleh kepada wartawan, Minggu (11/8). (OL-8)

BERITA TERKAIT