13 August 2019, 19:25 WIB

KPK Geledah Rumah Dinas Wali Kota Dumai


Rudi Kurniawansyah | Nusantara

 ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
  ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
KPK GELEDAH RUMAH DINAS WALI KOTA DUMAI

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/8), menggeledah tiga lokasi di Kota Dumai yaitu rumah dinas Wali Kota Dumai, Kantor Kesehatan, dan Kantor LPSE Kota Dumai. Penggeledahan terkait kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

"Penyidikan perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018, tim KPK lakukan penggeledahan di 3 lokasi di Dumai tersebut," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, dalam keterangannya lewat pesan singkat, Selasa (13/8).

Dijelaskan Febri, dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen terkait lelang proyek-proyek di Kota Dumai yang berasal dari alokasi dana perimbangan keuangan daerah.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Pada perkara pertama, Zulkifli diduga telah menyuap pejabat Kementeriaan Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo dan koleganya sebesar Rp550 juta.


Baca juga: KPK Selamatkan Aset Sulsel dari 4 Sektor Lebih dari Rp3 Triliun


Suap diduga terkait pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai. Penetapan tersangka terhadap Zulkifli ini merupakan pengembangan dari perkara suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara itu, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka yakni Anggota Komisi XI DPR, Amin Santono; perantara suap, Eka Kamaluddin; Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo; serta kontraktor, Ahmad Ghiast. Keempatnya telah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sedangkan untuk perkara kedua, Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.  Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. (OL-1)

 

BERITA TERKAIT