13 August 2019, 17:00 WIB

Pemulihan Lahan Gambut Bisa Turunkan Dampak Karhutla


Ghani Nurcahyadi | Humaniora

Ist
 Ist
Pembicara pada diskusi soal dampak kesehatan dan Kebakaran Hutan 

KEBAKARAN hutan yang menimbulkan asap tebal dapat memicu kematian dini di wilayah yajh terdampak terhadap asap kebakaran hutan. Salah satu buktinya yaitu penelitian gabungan Universitas Harvard dan Universitas Columbia pada dampak kebakaran hutan 2015 yang menyebabkan 69 juta orang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Salah satu upaya meredam dampak tersebut bisa dilakukan dengan pemulihan lahan gambut, karena mampu menyimpan 57 gigaton karbon atau 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan hutan hujan tropis biasa atau tanah yang bermineral.

Deputi Perencanaan dan Kerja Sama Badan Restorasi Gambut (BRG) Budi Wardhana mengatakan, sejak kebakaran hutan 2015, fokus pemerintah pada restorasi lahan gambut terus digencarkan.

BRG pun kemudian dibentuk pemerintah untuk mengkoordinasi restorasi ekosistem gambut di tujuh provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.

"Dari total target yang dikerjakan BRG sekitar 892.248 hektare, hingga 2018 sudah dilakukan pembasahan awal seluas 679.901 hektare. Dengan demikian capaian di luar konsesi sepanjang tahun 2016-2018 sebesar 76%," kata Budi dalam diskusi soal dampak kesehatan dan kebakaran hutan yang digelae Katadata, Universitas Harvard, dan Universitas Columbia di Jakarta, Selasa (12/8).

Baca juga : Dandim Ikut Turun Tangan Padamkan Karhutla

Di sisi lain, lanjut Budi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan perubahan paradigma menangani kebakaran hutan, dari penanggulangan ke pengendalian. .

KLHK menegakkan hukum multidoors bagi pelaku penyebab kebakaran hutan dan lahan, dengan langkah hukum pidana, perdata dan administrasi.

Langkah hukum yang dilakukan tidak hanya menyasar perorangan, tapi juga korporasi. Dalam kurun waktu 2015-2018 hampir 550 kasus dibawa ke pengadilan.

"Sebanyak 500 perusahaan dikenakan sanksi administratif terkait pelanggaran yang dilakukan, bahkan ada yang dicabut izinnya," ujar Budi.

Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan Teguh Surya menambahkan, perkuatan implementasi restorasi gambut saat ini dan pasca-2020 melalui pengawasan dan penegakan hukim perlu dilakukan Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan perlindungan hutan dan lahan gambut pascaberakhirnya Instruksi Presiden Moratorium Hutan. Tindakan preventif untuk mencegah meluasnya dampak karhutla pun perlu dilakukan pemerintah.

"Mengingat besarnya dampak Karhutla terhadap kesehatan, harus ada juga keterbukaan data pencemaran udara, khusuanya PM2.5 early warning system untuk masyarakat luas," katanya.

Sebelumnya, dalam penelitian gabungan dari Harvard dan Columbia dalam artikel jurnal “Fires, Smoke Exposure, and Public Health: An Integrative Framework to Maximize Health Benefits from Peatland Restoration," terungkap bahwa jika pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak berjalan maksimal, dalam jangka panjang, kematian dini yang ditimbulkan dapat mencapai angka 36 ribu jiwa per tahun di seluruh wilayah terdampak selama periode 2020 hingga 2030.

Hal itu berdasarkan permodelan dengan skenario Business as Usual (BAU) dari skenario Land Use dan Land Use Change (LULC).

Dari angka itu, 92% kasus kematian dini diperkirakan akan terjadi di wilayah Indonesia, 7? di Malaysia, dan 1% di Singapura.

Baca juga : Wakapolri Sebut 38 Kasus Karhutla di Kalteng Sudah Ditangani.

Tim peneliti Harvard dan Columbia University merekomendasikan strategi komprehensif untuk mengurangi kebakaran dengan penekanan di lahan gambut.

Menghentikan kebakaran di seluruh lahan gambut, akan mengurangi 65% emisi akibat kebakaran dan menekan angka kematian dini di Indonesia sebesar 65%, 73% kematian dini di Malaysia dan 70% kematian dini di Singapura.

Tim peneliti mengembangkan aplikasi daring (online) smokepolicytool di kanal earthengine untuk memberi kajian dampak sebaran asap pada lima lokasi prioritas wilayah kerja  BRG yang paling berdampak bagi kesehatan masyarakat.

Menurut Budi Wardhana, aplikasi yang dikembangkan oleh para pakar lintas keilmuan Harvard dan Columbia University akan digunakan BRG  dalam menetapkan area prioritas restorasi gambut. Sebelumnya, penetapan wilayah prioritas restorasi gambut hanya dengan menghitung titik api paling banyak.

"Melalui aplikasi ini, BRG akan menambahkan parameter dampak beban kesehatan masyarakat dalam menetapkan wilayah mana saja yang akan menjadi prioritas restorasi gambut berikutnya," tandasnya. (RO/OL-7)

BERITA TERKAIT