13 August 2019, 12:49 WIB

Mahfud: Harus Ada Kesepakatan Bersama Sebelum Amendemen


Ardi Teristi Hardi | Politik dan Hukum

MI/Bary Fathahilah
 MI/Bary Fathahilah
Mahfud MD 

AMENDEMEN UUD 45 kembali mencuat menjelang masa jabatan MPR 2014-2019 berakhir dan akan dilantiknya anggota MPR 2019-2024. Menanghapi hal tersebut yang dilontarkan oleh PDIP, pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan, sebelum dilakukan amandemen terbatas harus kesepakatan bersama bagian-bagian yang akan diamendemen.

Mahfud mengatakan, amendemen UUD sudah didiskusikan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), MPR, para ketua partai politik, Kapolri, Panglima TNI. Kesimpulannya itu diperlukan amendemen terbatas terhadap UUD 45.

"Amendemen terbatas maksudnya, MPR hanya mengamandemen UUD 45 terbatas pada MPR membuat GBHN yang akan menjadi acuan dari pusat ke daerah," kata dia di komplek Kepatihan, Senin (12/8)

Selama ini dirasakan tidak ada masterplan yang menyatu sehingga kebijakan di pusat dan daerah seringkali tidak sejalan. Misalnya,  otonomi daerah, daerah tersebut diberi wewenang mengeluarkan lisensi pertambangan atau kehutanan. Izin yang dikeluarkan lebih luas dari daerahnya. Misalnya, di daerah A dengan luas 200 kilometer persegi, izin pertambangannya hingga 300 kilometer persegi.

Itu bisa terjadi karena setiap ada kepala daerah baru memberi izin pertambangan. Padahal, daerahnya sudah habis sehingga di daerah itu tidak ada yang bukan daerah pertambangan. Fakta di lapangan seperti itu kemudian memunculkan pemikiran perlu adanya GBHN. Amendemen terbatas kedua adalah pemikiran untuk menjadikan MPR kembali sebagai lembaga tertinggi negara, yaitu lembaga yang bisa mengawasi presiden.

Terkait materi yang akan muncul dalam amendemen terbatas, lanjut dia, tergantung perdebatan yang terjadi. Semua tergantung proses di MPR. Ia menyebut, MPR periode 2014-2019 hampir tidak ada waktu untuk meloloskan amendemen terbatas tersebut karena masa jabatannya yang tidak genap dua bulan meskipun sudah ada ketua terkait amendemen terbatas tersebut.

Mahfud menyerahkan amendemen tersebut pada proses politik di MPR. Namun, ia berharap, amendemen terbatas tidak menjadi kotak pandora. Artinya, saat amendemen dibuka, pasal-pasal lain ikut diubah.

Sebelum membahas amendemen tersebut secara resmi di MPR, pemerintah, parpol, tokoh masyarakat, hingga perguruan tinggi mempunyai pandangan yang sama. Yaitu amendemen yang dilakukan hanya terbatas. Pasalnya, sudah ada yang ingin mengamendemen pasal-pasal yang lain, seperti tentang pemilihan  presiden tidak langsung, Pilkada dipilih oleh DPRD, masa jabatan presiden, perluasan kewenangan DPD RI, hingga Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi dibubarkan.

baca juga: Jubir Prabowo Angkat Bicara Soal Penumpang Gelap

Mahfud menilai, amendemen terbatas UUD tidak masalah selama itu kesepakatan politik. UUD harus ditaati karena merupakan kesepakatan, bukan karena baik, buruk, ataupun salah, tetapi karena UUD tersebut dibuat atas dasar kesepakatan.

"Setiap kesepakatan yang dibuat secara sah, itulah yang disebut konstitusi," kata dia.

Ia pun mempersilakan jika akan dilaksanakan amendemen terbatas karena nanti akan ada proses-proses politik yang berjalan. (OL-3)

BERITA TERKAIT