13 August 2019, 11:30 WIB

Empat Pejabat Angkasa Pura II Dipanggil KPK


M Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum

ANTARA/Rivan Awal Lingga
 ANTARA/Rivan Awal Lingga
Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam mengenakan rompi tahanan KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat pejabat PT Angkasa Pura II sebagai saksi dalam perkara pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (PT APP) yang dilaksanakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) pada 2019.

Empat saksi itu ialah Vice President of Proc and Log Asistance PT Angkasa Pura II Agus Herlambang, Vice President of Legal and Compliance PT Angkasa Pura II Ivone Cleara, Vice President of Human Capital Service PT Angkasa Pura II Irma Yelly, dan Vice President of Corporate Financial Control PT Angkasa Pura II Mulyadi.

"Keempat orang tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AYA," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Selasa (13/8).

Dalam perkara itu, KPK menetapkan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Agussalam (AYA) sebagai tersangka lantaran diduga menerima S$96.700 agar PT APP menunjuk langsung PT INTI sebagai perusahaan yang akan mengerjakan Baggage Handling System (BHS) di bandara-bandara yang dikelola Angkasa Pura II.

Selain Andra, KPK juga menetapkan staf PT INTI, Taswin Nur sebagai tersangka lantaran diduga berperan sebagai pemberi suap.

Baca juga: KPK Panggil Anggota DPR Terkait Kasus PUPR

Dalam konstruksi perkara ini, diduga PT INTI akan mendapatkan pekerjaan BHS dari PT APP yang nilai kontraknya tidak kurang dari Rp86 miliar. Proyek tersebut akan dikerjakan di enam bandara yang berada dalam pengelolaan PT AP II.

Basaria mengungkapkan meski awalnya PT APP ingin menggunakan sistem tender dalam pengadaan pekerjaan tersebut, Andra disinyalir mengarahkan agar pekerjaan tersebut menggunakan proses penunjukan langsung kepada PT INTI.

Padahal, berdasarkan pedoman perusahaan, penunjukan langsung atas suatu pekerjaan baru dapat dilakukan apabila terdapat justifikasi dari unit teknnis bahwa barang atau pekerjaan tersebut hanya dapat disediakan satu pabrikan atau pemegang paten atau pemegang lisensi paten.

Andra diketahui juga mengarahkan agar ada negosiasi antara PT APP dengan PT INTI untuk meningkatkan down payment (DP) dari 15% menjadi 20% untuk modal PT INTI karena adanya kesulitan cash flow di PT INTI.

Jika ditelisik ke belakang dalam kaitan kasus korupsi, nama Andra bukan nama baru. Andra merupakan mantan Direktur Administrasi dan Keuangan PT Len Industri (Persero) periode 2008-2015 yang berkaitan dengan kasus KTP-E.

Pada kasus tersebut, nama Andra muncul sebagai pihak yang diduga menerima aliran dana Rp1 miliar terkait kasus KTP-E.

Meski memiliki track record seperti itu, Andra diangkat sebagai direktur di Angkasa Pura II berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-08/MBU/01/2015 tanggal 15 Januari 2015.

Dalam kasus ini, KPK menyangkakan Andra, selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Taswin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. (OL-2)

BERITA TERKAIT