13 August 2019, 06:25 WIB

Kemendagri Tegur DPRD Wagub DKI Segera Dipilih


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
 ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 tidak mau dicatat dalam sejarah sebagai pihak yang menghambat konstitusi dengan membiarkan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantung. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menjanjikan pengganti Sandiaga Uno sudah terpilih sebelum akhir Agustus 2019.  

Jabatan anggota DPRD DKI periode 2014-2019 berakhir seiring dengan pelantikan anggota dewan periode 2019-2024 pada 26 Agustus. Sebelum anggota dewan berganti rupa, Prasetyo berjanji seseorang sudah duduk di kursi yang ditinggalkan Sandiaga.

Pernyataan Prasetyo cukup mengagetkan sejawatnya karena selama setahun ini pemilihan calon Wagub DKI alot bagai menggigit daging mentah. Gubernur DKI Anies Baswedan yang dirugikan dalam ulah anggota DPRD tersebut sampai mengingatkan bahwa pemilihan wagub merupakan perintah undang-undang yang wajib dilaksanakan.

“Dewan bersidang ataupun tidak akan dicatat dalam sejarah Jakarta bahwa DPRD DKI tidak melaksanakan salah satu kewajibannya,” tandas Anies, Minggu (11/8).

Prasetyo yang dicegat seusai rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI, kemarin, berkilah rapat pimpinan gabungan pengesahan tata tertib pemilihan wagub tertunda beberapa kali disebabkan berbagai kesibukan yang dimiliki DPRD.

DPRD DKI saat ini, lanjutnya, sedang menjalankan beberapa panitia khusus (pansus) selain pansus pemilihan wagub. Selain itu, sibuk dalam pembahasan empat rancangan peraturan daerah, pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon APBD Sementara (KUA-PPAS) yang akan menjadi bakal rancangan APBD Perubahan 2019. “Semuanya fokus ke perubahan,” cetusnya.

Terkait dengan waktu yang sempit karena pergantian dewan berlangsung 26 Agustus, Prasetyo meminta partai pengusung ­Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat Pilkada 2017 berdiskusi sehingga rapat berlangsung lancar.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengamanatkan pemilihan wakil kepala daerah yang kosong akibat pengunduran diri, dicopot, atau meninggal dilakukan melalui mekanisme di DPRD. PKS dan Gerindra sebagai partai pengusung mengajukan nama Achmad Syaiku dan Agung Yulianto. Keduanya kader PKS.

Kemendagri menegur

Berubahnya sikap DPRD DKI tidak pula terlepas dari teguran Kemendagri. Hal itu ­dibocorkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni, kemarin. “DPRD DKI dapat teguran dari Kemendagri karena terlalu lama memendam pembahasan pemilihan Wakil Gubernur DKI,” terangnya.

Abdul Ghoni tidak seoptimistis Prasetyo bahwa Wagub DKI terpilih sebelum 26 Agustus. “Sebenarnya tergantung niat. Kalau memang niatnya mau pemilihan wagub cepat, ya bisa. Tapi saya ragu,” lanjut Abdul Ghoni.

Ia ragu karena beberapa kali rapim gabungan batal karena tidak kuorum. Pimpinan DPRD DKI maupun pimpinan fraksi partai tidak datang dengan alasan sibuk. Prosedurnya, setelah pengesahan tatib pemilihan wagub dilanjutkan rapat paripurna pemilihan. Bila tidak kuorum, akan terjadi penundaan selama 10 hari.

Kalau kedua kali paripurna tidak tercapai, berarti deadlock. “Kalau dua kali enggak kuorum, saya kira PKS dan Gerindra punya hak yang sama. Terbuka kemungkinan bagi Partai Gerindra untuk mengajukan nama baru cawagub DKI,” ujar Abdul Ghoni. (Ssr/J-1)

BERITA TERKAIT