12 August 2019, 22:40 WIB

Mendag Tegaskan Tolak Importir Nakal


(Ant/E-3) | Ekonomi

MI/RAMDANI
 MI/RAMDANI
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebutkan pihaknya telah melaksanakan tahapan impor dengan transparan dan menggunakan prinsip tata kelola yang baik (good governance). Mendag juga mengingatkan  para importir untuk berhati-hati terhadap pihak yang mencatut nama pejabat.

“Semua proses dilakukan dengan transparan, bisa diakses publik di website Kemendag. Jadi, buat apa suap-suap seperti kasus yang kini ditangani KPK. Kepada para pengusaha, saya tegas nyatakan agar berhati-hati terhadap mereka-mereka yang jual nama pejabat untuk urus impor dan lainnya,” kata Mendag Enggar dalam keterangan resmi, Senin (12/8).

Menurut Enggar, beragam sanksi seperti blacklist atau daftar hitam hingga proses hukum juga sudah dikenakan terhadap mereka yang ‘nakal’.

Karena itu, Mendag mengingatkan para pengusaha untuk berhati-hati dan tak meladeni pihak yang mengaku bisa mengurus kuota impor, bahkan melakukan locked quota dengan membawa nama pejabat negara.

“Kepada mereka yang jualan nama penyelenggara negara, agar jangan lagi melakukan karena aparat hukum, dan KPK pastinya juga melihat semua yang dilakukan berbuat jahat,” kata Enggar.

Selain itu, ujar dia, pihaknya juga telah memerintahkan jajarannya untuk mengecek importir yang terjaring KPK, apakah pernah berurusan dengan importasi.

“Saya tegaskan Kemendag tidak mengakomodasi pengusaha ini, yang disinyalir kerabatnya pernah kena sanksi hukum sebagai penegasan asas GCG (good corporate and governance),” ujarnya.

Enggar kembali menjelaskan bahwa proses impor bawang putih dimulai dengan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian. Dalam RPIH itu juga ada poin wajib tanam 5% dari kuota impor. Setelah itu dipenuhi dan ada verifikasi, baru ke Kementerian Perdagangan.

“Kebutuhan bawang putih kita per tahun sebenarnya sekitar 490 ribu ton. Pada 2018 terbit RPIH total 938 ribu ton. Dari jumlah itu dikeluarkan surat persetujuan impor (SPI) dari Kemendag 600 ribu ton. Mengapa lebih? Untuk cadangan awal tahun 2019,” jelasnya. (Ant/E-3)

BERITA TERKAIT