11 August 2019, 13:15 WIB

Pemprov DKI Temukan 202 Hewan Kurban tidak Sehat


M Iqbal Al Machmudi | Megapolitan

ANTARA/Yusuf Nugroho
 ANTARA/Yusuf Nugroho
Ilustrasi--pemeriksaan hewan kurban

SEDIKITNYA 202 hewan kurban di seluruh Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak sehat. Hewan tersebut terdiri dari sapi, kerbau, domba, dan kambing.

Jumlah tersebut berasal dari 97.005 hewan kurban yang berasal dari beberapa titik penyembelihan hewan kurban di DKI Jakarta.

"Jadi, sampai hari ini, Minggu (11/8) pukul 05.00 WIB, Pemprov memeriksa hewan kurban di 1.474 lokasi, yang diperiksa ada 97.005 terdiri dari sapi, kerbau, domba, dan kambing," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Lebak Bulus, Minggu (11/8).

Ratusan hewan yang ditemukan tidak sehat tersebut lebih banyak mengalami stress karena perjalanan dari lokasi penjualan ke lokasi penyembelihan.

Meski begitu, Anies mengatakan mayoritas hewan kurban tetap sehat dan aman disembelih dan dagingnya aman dikonsumsi masyarakat.

Baca juga: Sesuai Tradisi Keluarga, Anies Potong Kurban Sendiri

"Mayoritas hewan sehat. Ada 202 yang ditemukan sakit. Sakitnya karena stres perjalanan ada sekitar 157. Kemudian ada yang matanya ada tanda-tanda tidak sehat. Tapi juga ada yang tidak cukup umur, jumlahnya ada 345," ujar Anies.

Setelah adanya penemuan hewan tidak layak sembelih, Pemprov DKI langsung melarang hewan kurban tersebut.

"Yang ditemukan tidak layak, tidak boleh digunakan sebagai hewan kurban," tegas Anies.

Meski begitu, hewan kurban akan tetap diawasi Pemprov DKI dengan cara diberi tanda peringatan tidak bisa digunakan atau tidak layak konsumsi.

"Semua dalam pengawasan. Dan dengan diberi tanda, lalu mereka juga diberi peringatan, tentu saja tidak bisa digunakan," pungkas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Anies meminta masyarakat yang menemukan hewan dalam kondisi sakit untuk tidak mencoba menyembelihnya karena akan membahayakan orang yang mengonsumsinya.

"Dan kita semua tahu bahwa ketika memberikan hewan kurban, hewan kurban itu harus memenuhi ketentuan syariat. Jadi kalau secara syariat tidak memenuhi syarat, ya jangan dikerjakan," tutupnya. (OL-2).

BERITA TERKAIT