09 August 2019, 17:25 WIB

Pro-Kontra Draf Perpres Tugas TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme


Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi | Opini

Dok Pribadi
 Dok Pribadi
Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengkaji ulang draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Mengatasi Aksi Terorisme sebelum diteken.

Bahkan, komisioner Komnas HAM Choirul Anam berharap Presiden tidak meneken draf perpres tersebut dan mengevaluasi kembali fungsi dan tugas pokok Komando Operasi Khusus (Koopsus).

Jika merujuk UU TNI dan UU Polri, jelas ada persentuhan tugas antara kedua lembaga tersebut menyangkut masalah keamanan negara dan perlindungan masyarakat. Persentuhan itu kemudian memerlukan adanya pengaturan yang jelas dan rigid.

Baca juga: Perpres Jabatan Fungsional TNI dan Trauma Dwifungsi ABRI

Tapi sejauh ini payung hukumnya masih abu-abu. Tak ada ukuran, indikator, parameter, atau apapun sebutannya, yang bisa menunjukkan kapan dan dalam situasi seperti apa TNI bisa diperbantukan atau dimintai bantuan.

Karena itu, jika pemerintah hendak menyusun payung hukum untuk keterlibatan TNI dalam upaya penanggulangan terorisme, ada tiga hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, pelibatan TNI tidak boleh berpotensi berlebihan. Kedua, tidak boleh tumpang tindih dengan leading sector-nya. Ketiga, tidak boleh disalahgunakan.

Perpres tidak boleh membuka peluang TNI masuk ke ruang penindakan yang digelar dalam kerangka penegakan hukum. Limitasi itulah yang dinilai tidak tampak dalam draf perpres tersebut.

Taruhlah rezim saat ini adalah yang terbaik dan berani menjamin segala sesuatunya akan berjalan positif. Masalahnya, siapa bisa menjamin di masa depan akan tetap seperti ini? Padahal sebaik-baik rezim, usianya secara konstitusi hanya 2x5 tahun.

Ingat, reformasi ini dibangun dengan air mata, keringat, dan darah rakyat. Janganlah semua itu sampai dikhianati. Salah satu alasan pemisahan Polri dari TNI adalah untuk memastikan criminal justice system bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Makanya, harus ada demarkasi yang jelas untuk menjamin tegaknya prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Dan untuk alasan itulah Komnas HAM memang harus bersuara.

 

BERITA TERKAIT