08 August 2019, 19:05 WIB

Kerja Bersama Atasi Stunting


drg Oscar Primadi, MPH Sekjen Kementerian Kesehatan  | Opini

Dok.Kemenkes
 Dok.Kemenkes
Sekjen Kementerian Kesehatan 

PEMERINTAH menaruh perhatian besar terhadap stunting. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, jumlah stunting balita menurun. Pada 2013 angka stunting balita mencapai 37,2% atau turun jadi 30,8% lima tahun kemudian. Meski begitu, stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. 

Itu mengingat cut of point stunting untuk dianggap masalah masih di tas 20%. Sehingga, masalah ini butuh penanganan serius, dan upaya terintegrasi pada semua bidang. Tujuannya, agar seluruh upaya intervensi penanggulangan, baik spesifik maupun sensitif lebih maksimal.

Masyarakat perlu mengetahui kronologi stunting dan dampaknya. Terjadinya stunting dimulai saat bayi dalam kandungan, dan asupan gizi ibu rendah. Ditambah gizi yang tidak seimbang ketika balita. Hal itu mengakibatkan anak kesulitan dalam belajar dan kurang berprestasi selama sekolah. Bahkan sulit mendapat pekerjaan optimal saat memasuki usia produktif. Hal itu semakin parah jika orang tersebut memiki gaya hidup tidak sehat. Alhasil terkena penyakit degeneratif saat tua.

Rentetan masalah di atas ternyata bersifat multidimensional. Bukan hanya masalah kemiskinan dan akses terhadap pangan, tetapi juga pola asuh dan pemberian makan pada balita. Dampaknya terhadap negara pun beragam. Mulai dari kesehatan; obesitas penduduk di atas 18 tahun meningkat dari 15,4% pada 2013 menjadi 21,8% pada 2018; diabetes mellitus di atas usia 15 tahun meningkat dari 1,5% pada 2013 menjadi 2,0% pada 2017 (Riskesdas). 

Terhadap perekonomian pun juga ada. Catatan World Bank 2016, potensi kerugiannya sekitar 2%-3% dari Gross Domestic Product (GDP) per tahun. Pada pertumbuhan penduduk, stunting dapat menurunkan produktivitas SDM. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia di ASEAN masih lebih rendah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan setara dengan Vietnam (UNDP, 2018). Alhasil, terjadi penurunan daya saing SDM (UNICEF, 2018).

Program berkelanjutan

Pemerintah punya lima pilar terkait strategi nasional percepatan pencegahan stunting. Pertama, komitmen dan visi kepemimpinan. Pilar ini sebagai bentuk tindak lanjut dari komitmen dan visi Presiden Jokowi-JK. Instrumennya; mengarahkan, mengkoordinasikan, dan memperkuat strategi, kebijakan, serta target pencegahan stunting. Penyelenggaraannya pun harus tidak sendiri-sendiri, dan harus mencakup pemerintah pusat, daerah, hingga desa. Perlu juga andil kelompok masyarakat dan rumah tangga.

Kedua, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Pilar ini meliputi tiga hal, yaitu advokasi secara berkelanjutan kepada para pembuat keputusan di berbagai tingkatan pemerintah; kampanye nasional dan sosialisasi kepada pengelola program menggunakan berbagai bentuk media dan kegiatan masyarakat; serta melakukan komunikasi antar pribadi untuk mempercepat perubahan perilaku di tingkat rumah tangga dalam mendukung ibu hamil dan mengasuh anak dari usia 0-23 bulan.

Ketiga, konvergensi program pusat, daerah, dan desa. Dalam pilar ini, penyampaian intervensi harus terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor, serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat.

Keempat, ketahanan pangan dan gizi. Pilar ini meliputi penguatan kebijakan pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan masyarakat. Cakupannya, seperti pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, pemberian bantuan pangan dan makanan tambahan, investasi dan inovasi pengembangan produk, serta keamanan pangan.

Kelima, pemantauan dan evaluasi. Empat pilar di atas tidak akan maksimal tanpa pilar yang satu ini. Tujuannya untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran. Pemantauan dan evaluasi akan menitikberatkan pada dampak dan capaian program; output kunci; dan faktor-faktor yang mendukung percepatan pencegahan stunting.

Seperti penjelasan di atas, upaya pengentasan stunting harus dilakukan bersama dan melibatkan lintas kementerian/lembaga, swasta, masyarakat madani, akademisi, organisasi profesi, dan komunitas lainnya. 

Kementerian Kesehatan melakukan beberapa intervensi lain, seperti edukasi keluarga sehat untuk perubahan perilaku. Gerakan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) melalui air susu ibu (ASI) dan makanan pendamping ASI. Ada juga pemeriksaan ibu hamil dan bayi, pemantauan status gizi dan tumbuh kembang anak, kampanye isi piringku dan gizi seimbang. Serta, akses air minum yang aman dan sanitasi layak.

Intervensi lainnya meliputi intervensi spesifik dan sensitif yang menyasar kelompok prioritas rumah tangga dan masyarakat umum di lokasi prioritas. Sebagai catatan, intervensi spesifik itu menyasar penyebab stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, serta pengobatan infeksi/penyakit.

Tantangan lain


Sedangkan intervensi sensitif mencakup peningkatan akses pangan bergizi; peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar Kemenkes. Sasarannya adalah keluarga dan masyarakat umum.

Kita menyadari masih ada tantangan dalam upaya percepatan pencegahan stunting. Pertama, penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif masih belum terpadu. Baik dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi. Kedua, stunting yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional di dalam RPJMN 2015-2019 belum cukup dijabarkan menjadi program dan kegiatan prioritas oleh sektor/lembaga terkait.

Ketiga, potensi sumber daya dan sumber dana tersedia dari berbagai sumber. Namun belum diidentifikasi dan dimobilisasi secara optimal di tingkat kabupaten/kota. Keempat, program advokasi, sosialisasi, kampanye stunting, kegiatan konseling, dan keterlibatan masyarakat masih sangat terbatas. Kelima, di tingkat lapangan (desa) berbagai kegiatan yang terkait dengan stunting belum terpadu. Baik dalam penetapan sasaran, perencanaan kegiatan, peran dan tugas antar pihak. 

Kita juga menaruh harapan peran aktif masyarakat dan lintas sektor dalam penanggulangan stunting. Kepada mitra pembangunan, dapat mendukung gizi sebagai isu prioritas nasional dan daerah, mendorong kerja sama antar negara, serta kerja sama dan bantuan teknis kepada pemerintah. Kepada masyarakat madani, kami berharap agar dapat melakukan integrasi dalam kegiatan yang dilakukan, memperkuat keterkaitan masyarakat madani dengan pemerintah, dan advokasi untuk mendukung.

Sedangkan kepada dunia usaha, harapannya adalah corporate social responsibility (CSR) untuk perbaikan gizi, dan tukar menukar pengalaman termasuk penggunaan teknologi maupun inovasi. Kepada akademisi, implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi dalam perbaikan gizi, meningkatkan mutu pelayanan gizi secara profesional, dan dapat memberikan masukan konstruktif berdasarkan hasil penelitian.

Kita yakin dengan kerja bersama menanggulangi masalah stunting, kita dapat menyiapkan generasi sehat untuk Indonesia sehat dan dapat memetik bonus demografi pada 2045.

BERITA TERKAIT