16 July 2019, 22:53 WIB

Daerah Dinilai Sulit Tangani Sampah Andalkan 3R


Dhika Kusuma Winata | Humaniora

Antara/Basri Marzuki
 Antara/Basri Marzuki
pengolahan sampah plastik di Palu, Sulawesi Tengah

PAKAR persampahan Institut Teknologi Bandung (ITB) Enri Damanhuri mengatakan pemerintah daerah agar jangan dilepas tanpa pembinaan pusat dalam menangani sampah.

Pasalnya, kebanyakan daerah dinilai tidak mampu menangani sampah sendiri terlebih mengandalkan pengolahan.

"Kota-kota di Indonesia hingga saat ini belum mampu menerapkan pengelolaan sampah secara optimal reduce, reuse, dan recycle-nya (3R)," ujar Enri dihubungi Media Indonesia, Selasa (16/7).

Salah satu alternatifnya, imbuh dia, ialah pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik.

Baca juga : Presiden Jokowi Tagih Solusi Masalah Sampah

Dalam Perpres tersebut, ditetapkan percepatan pembangunan PLTSa di 12 kota. Kedua belas kota meliputi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado.

"Namun memang PLTSa ini belum banyak kemajuan karena masalah tipping fee dan tarif keekonomian listriknya. Pemda, Kementerian ESDM, dan PLN memang harus meningkatkan koordinasi untuk mengatasinya," tambah Enri.

Sementara itu, peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Fajri Fadillah menilai masalah sampah di perkotaan belum bisa tuntas karena problem paradigma.

 Pemda dan masyarakat belum beranjak dari paradigma kumpul-angkut-buah ke pilah-angkut-olah.

Ia berpendapat cara yang paling mujarab untuk mengelola sampah ialah pengurangan dari sumbernya yakni rumah tangga. Menurutnya, lebih dari 60% timbulan sampah di Indonesia merupakan sampah organik.

"Jika bisa ditangani sampah organik dengan baik lewat pemilahan dan pengkomposan, setidaknya setengah masalah sampah kita bisa selesai. Kebijakan agar produsen mengurangi seminimal mungkin produksi barang yang potensial menjadi sampah seperti plastik juga diperlukan," ucapnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT