16 July 2019, 23:05 WIB

Dana Abadi Penelitian Diatur di UU Sisnas Iptek


SYARIEF OEBAIDILAH | Humaniora

MI/Susanto
 MI/Susanto
Menristek Dikti M Nasir 

RANCANGAN Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) akhirnya disahkan menjadi undang-undang (UU) setelah menempuh proses kurang lebih empat tahun. Pengesahan digelar pada sidang paripurna DPR yang di­pimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).

RUU Sisnas Iptek merupakan RUU inisiatif pemerintah sebagai pengganti atas UU 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek yang dalam pelaksanaannya dinilai belum mampu memberikan kontribusi secara optimal bagi pembangunan nasional.

“UU Sisnas Iptek nantinya menjadi payung hukum dan pegangan utama dalam kegiatan penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan iptek, serta invensi, dan inovasi. Ini menjadi momentum dimulainya perubahan peradaban penggunaan science based policy,” kata Menristek- Dikti M Nasir saat sambutan pengesahan UU Sisnas Iptek tersebut.

Dengan demikian, dinormakan bahwa hasil litbang, pengkajian dan penerapan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, imbuh Nasir, akan dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional yang penamaannya diserahkan kepada Presiden. “Presiden mendorong, mengarahkan, dan menyinergikan perencanaan kebijakan, program, serta anggaran iptek.”

Tentang masa depan keberadaan lembaga penelitian lainya, seperti BPPT, LIPI, dan lain-lain, Nasir juga mengakui masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi. “Bagaimana bentuk integrasinya, apakah di kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian.

Apakah lembaga penelitian itu tetap berada di bawah koordinasi menteri atau di bawah satu badan, nanti Presiden yang beri arahan,” ujarnya didampingi Sekjen Kemenristek-Dikti Ainun Naim dan Dirjen Pengembangan Riset Kemenristek-Dikti M Dimyati.

Dana abadi
Menyinggung anggaran penelitian ke depan dengan satu badan apakah akan ada peningkatan anggaran, Nasir meng­ungkapkan ada kejutan baru pada UU Sisnas Iptek berupa dana abadi penelitian.

“Secara kelembagaan dana penelitian akan mendapat dukungan dana dari APBN, yaitu secara rutin dan secara pasti melalui dana abadi penelitian,” cetusnya. Saat ini, menurut Nasir, disiapkan dana sekitar Rp990 miliar. Untuk 2020 diusulkan kepada Presiden dana abadi penelitian sebesar Rp5 triliun.

Hal terpenting lainnya, tambah Nasir, melalui UU ini akan diperpanjang usia pensiun bagi peneliti madya dan peneliti utama. Jika sebelumnya menurut UU ASN, peneliti madya pensiun di usia 58 tahun dan peneliti utama 60 tahun menjadi 65 tahun, dan 70 tahun untuk peneliti utama.

Untuk peneliti asing, Nasir menekankan jika mereka tanpa izin, sanksinya nanti diatur. “Para peneliti asing harus ikuti aturan. Mereka harus bekerja sama dengan peneliti Indonesia dan berizin di Indonesia. Material riset yang ada dari Indonesia tidak serta-merta bisa dibawa. “Jadi harus kita lindungi semua kekayaan yang ada di Indonesia,” pungkasnya.

Ketua Pansus DPR RUU Sisnas Iptek Daryatmo Mardianto dalam kesempatan sama melaporkan bahwa RUU Sisnas Iptek menegaskan sudah saatnya jalannya pembangunan di Tanah Air berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (science based policy).

“Dengan demikian, hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan iptek tidak lagi sekadar menjadi rekomendasi pertimbangan dalam keputusan pembangunan nasional,” pungkasnya. (H-1)

BERITA TERKAIT