16 July 2019, 17:00 WIB

Dituduh Politik Uang, Politikus Demokrat Polisikan Rian Ernest


Putri Anisa Yuliani | Politik dan Hukum

MI/ADAM DWI
 MI/ADAM DWI
Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest

KETUA Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, akan melaporkan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest, terkait pencemaran nama baik. Pelaporan ini adalah buntut dari pernyataan Rian yang menyebut ada politik uang dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI.

"Saya akan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Kira-kira besok," kata Taufiq saat dihubungi, Selasa (16/7).

Baca juga: Mulan Jameela dan 13 Caleg Gerindra Gugat Prabowo Ke PN Jaksel

Taufiq menyebut akan melapor atas nama pribadi dan bukan atas nama DPRD DKI. Namun, ia akan berkomunikasi dengan anggota dewan lainnya untuk mendapat dukungan pelaporan tersebut.

"Saya melapor atas nama pribadi tetapi saya juga akan mengajak anggota yang lainnya. Karena yang dicemarkan nama baiknya adalah DPRD," tukasnya.

Sebelumnya, Rian Ernest pada 15 Juli lalu menyebut memiliki informasi terkait adanya politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI yang diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta sesuai Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Rian menyebut ada elit partai yang membocorkan informasi kehadiran anggota dalam rapat paripurna pemilihan wagub dihargai ratusan juta guna memastikan rapat memenuhi ketentuan kuorum dan pemilihan wagub bisa dilaksanakan.

Rian akan dilaporkan berdasarkan perbuatan penghinaan sebagaimana termuat dalam KUHP Pasal 310 sampai 321 KUHP.

Sementara itu, Tauqfiq menegaskan, pertama, pemilihan wagub pengganti merupakan suatu proses politik penting yang harus dituntaskan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta sesuai ketetuan Pasal 176 Undang-Undang No 10/2016 tentang Pilkada.

Apalagi proses ini telah tertunda cukup lama sejak Sandiaga Uno membacakan surat pengunduran dirinya dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta 27 Agustus 2018 yang lalu.

Selain itu, wagub juga memiliki sejumlah tugas khusus sebagaimana mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca juga: Berperilaku Baik, Alasan Pemindahan Setnov ke Sukamiskin

"Apa yang disampaikan oleh Rian Ernest tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada dan merupakan suatu bentuk penyebaran kabar bohong yang sangat merugikan institusi DPRD dan para Anggota DPRD, mengingat sampai saat ini proses pemilihan wakil gubernur pengganti belum terjadi," tegasnya.

Taufiq menyebut, pernyataan Rian sangat tendensius dan merupakan suatu bentuk penghinaan terhadap kehormatan dan harga dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan sebagai anggota Panitia Khusus Pemilihan Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (OL-6)

BERITA TERKAIT