15 July 2019, 21:26 WIB

Gerindra Tantang PSI Soal Politik Uang Pemilihan Wagub DKI


Selamat Saragih | Megapolitan

MI/ROMMY PUJIANTO
 MI/ROMMY PUJIANTO
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni.

KETUA Fraksi Gerindra DPRD DKI, Abdul Ghoni, meminta agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuktikan omongan adanya transaksi atau politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur (wagub) DKI Jakarta. Pihaknya meminta agar PSI tidak asal ngomong terkait tudingannya itu.

"Kalau saya komentar begini, itu sah bicara. Tapi jangan asal bunyi kan harus dibuktikan. Di Jakarta ada perangkat hukum. Ada indikasi seperti itu, harusnya kan ada buktinya," ungkap Ghoni, menanggapi tudingan PSI, di Jakarta, Senin (15/7).

Ghoni memastikan tidak ada politik bagi-bagi uang di kalangan anggota DPRD DKI. Tidak ada perjanjian mendapatkan sejumlah uang untuk mencapai syarat kuorum dalam sidang paripurna pemilihan wagub DKI Jakarta.

"Sekarang (hari ini-Red) kan harusnya ada Rapimgab tata tertib, tapi tidak terlaksana karena Pak Pras (Ketua DPRD DKI-Red) dipanggil ke Istana. Harusnya kan pimpinan datang untuk pengesahan tatib sendiri. Isu bagi-bagi uang enggak ada," tegasnya.

Baca juga: Tidak Kuorum, Rapimgab Pemilihan Wagub Ditunda

Namun catatan Media Indonesia sampai sekarang PSI tetap meminta KPK telusuri dugaan politik uang dalam pemilihan Wagub DKI itu.

Sebelumnya, DPW PSI DKI Jakarta menduga ada praktik transaksi atau politik uang dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta.

Rian salah satu pimpinan DPW PSI DKI Jakarta mengatakan, pihaknya menduga ada politik uang dalam pemilik wagub tersebut karena diberitahu sumber yang layak dipercaya dua elite politik DKI Jakarta.

"Saya sudah mendengar dari dua elite politik pada kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," ujar Rian.

Dia menyebutkan transaksi uang tersebut ada agar para anggota DPRD mau datang dana memenuhi syarat kuorum pemilihan wagub DKI Jakarta. Bahkan untuk satu kursi saat menghadiri pemilihan tersebut bisa diharga ratusan juta rupiah.(OL-4)

BERITA TERKAIT