14 July 2019, 23:00 WIB

Regulasi Harus Ikuti Revolusi Digital


Fetry Wuryasti | Ekonomi

kominfo.go.id
 kominfo.go.id
Staf Khusus Menkominfo Bidang Ekonomi Digital, Lis Sutjiati

INOVASI disruptif dalam aktivitas ekonomi yang disebabkan perkembang teknologi digital diyakini dapat membongkar eksklusivitas yang selama ini terjadi. Muncul harapan bahwa persaingan bisnis bakal menjadi lebih adil.

Karena itu, digitalisasi harus dilihat sebagai revolusi. Dengan kata lain, tidak bisa inovasi dibentuk dengan kekhawatiran menabrak regulasi yang berlaku di suatu negara. Ketika revolusi terbentuk, regulasi yang ada menjadi tidak berlaku lagi dan harus menyesuaikan ulang.

"Ketika digitalisasi melahirkan solusi dari permasalahan dan bisa berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat, di sana pemerintah harus memfasilitasi. Ini karena masa depan tidak bisa menunggu," ujar Staf Khusus Menkominfo Bidang Ekonomi Digital, Lis Sutjiati, dalam diskusi bertema Membangun ekonomi digital yang inklusif di Jakarta, Kamis (11/7).

Karena itu, pemerintah membuat Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Road Map E-Commerce untuk menyelesaikan berbagai hambatan perkembangan digitalisasi. Diyakini bila masalah penghambat dapat diselesaikan, nilai digital ekonomi Indonesia akan mencapai sebesar US$130 miliar, atau Rp2.000 triliun pada 2020.

Pemerintah memetakan tiga besaran aset ekonomi Indonesia. Lis menyebutkan aset tersebut, yaitu digital startup, UMKM yang berkontribusi besar 60% tiap tahun terhadap PDB, dan bisnis yang sudah eksis.

Ia yakin digitalisasi membuat tidak ada seorang pun yang tertinggal. Disruptif dari model bisnis ini membuka kesempatan orang-orang untuk menjemput bola dan meraih pendapatan.

"Di sini ekonomi yang inklusif terjadi. Ketika perusahaan financial technology (fintech) menjadi salah satu solusi dari permasalahan keuangan inklusif di suatu negara, meski fungsi bank tetap ada, tapi 80% fungsinya yang sekarang akan tergantikan fintech. Masyarakat teredukasi pun akan bisa memilih mau melalui fintech atau bank," tandas Lis.

 

Libatkan segala kalangan

Senada, Presiden Direktur Finmas, Peter Lydian, menjelaskan bahwa Indonesia harus mampu mengakselerasi ekonomi digital inklusif yang melibatkan segala kalangan. Diskusi yang diprakarsai Finmas itu pun ingin berbagi wawasan mengenai sinergi ekonomi digital yang lebih inklusif serta mendorong dampak dan nilai sosial ekonomi secara berkesinambungan.

"Dengan startup berkembang, mulai sektor finansial, seperti pembayaran, pembiayaan, crowdfunding, dan peer to peer lending, hingga sektor layanan jasa, ruang ekonomi, dan bisnis lebih inklusif sehingga dapat dijangkau masyarakat yang masih unbankable," ujar Peter.

PT Oriente Mas Sejahtera (Finmas) merupakan perusahaan fintech pemberi pinjaman peer to peer yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka menjadi bagian dari investasi Sinar Mas Digital Venture (SMDV).

Di kala masifnya perkembangan startup, Presiden Direktur Danamas Dani Liharja mengimbuhkan perjalanan digitalisasi di Indonesia masih sangat awal. Akan tetapi, ia berpendapat tidak semua bisnis akan tergilas digitalisasi.

Namun, di sisi lain, sektor menarik yang sedang berkembang untuk digitalisasi juga masih banyak. Dani menyebutkan, di antaranya dunia pendidikan dan layanan kesehatan. (S-3)

BERITA TERKAIT