Konflik Pengelolaan Sumber Air Wendit Malang Kian Meruncing


Penulis: Bagus Suryo - 14 July 2019, 11:10 WIB
MI/Bagus Suryo
 MI/Bagus Suryo
Seorang petugas PDAM Kota Malang, Jawa Timur, merawat jaringan air di sumber wendit di Pakis, Kabupaten Malang, Jatim.

Konflik pengelolaan air di sumber Wendit, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, makin meruncing antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Malang saat memasuki musim kemarau tahun ini.

Belakangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menyegel rumah pompa PDAM milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang lantaran dituduh tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan. Warga setempat turut berunjuk rasa  memprotes Pemkot Malang.

Konflik pengelolaan air sumber itu berawal dari perjanjian kerja sama antara Pemkab Malang dan Pemkot Malang beberapa tahun lalu.

Semula PDAM Kota Malang mengajukan surat izin pemanfaatan air (SIPA) kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setelah keluarnya SIPA, Pemkot Malang menyebut sumber air Wendit berada di Kota Malang. Klaim Pemkot Malang memicu protes dari Pemkab Malang.

Pemkab Malang berkukuh bahwa sumber air Wendit berada di wilayah Kabupaten Malang. Pemkab juga menuding Pemkot menyalahi prosedur karena rumah pompa di Desa Mangliawan tidak memiliki IMB dan izin gangguan.

"SIPA itu cacat hukum karena menyebut sumber Wendit di Kota Malang, jadi diakui milik Kota Malang. Itu tidak benar. Sebab sumber Wendit itu di wilayah Desa Mangliawan, Kabupaten Malang," tegas Pelaksana Tugas Bupati Malang HM. Sanusi kepada Media Indonesia, Minggu (14/7).

Terkait sumber air Wendit, Pemkab Malang mengajukan revisi surat perjanjian kerja sama (PKS) yang intinya meluruskan bahwa lokasi sumber wendit berada di wilayah Kabupaten Malang bukan di wilayah Kota Malang. Selain itu, Pemkab juga minta harga air ditinjau ulang dari sebelumnya dibeli Pemkot Malang Rp80 per meter kubik menjadi Rp600 per meter kubik.

Di sisi lain, Pemkot Malang menolak permintaan revisi biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sesuai perjanjian lama itu. Pemkab Malang pun meradang. Sebaliknya, Pemkot Malang tak menggubris beberapa kali surat yang dilayangkan Pemkab Malang untuk mediasi hingga pertemuan membahas persoalan ini. Pemkab Malang bertambah kesal dan jengkel.

"Wajar saja Pemkab minta kontribusi Rp600 per meter kubik mengingat PDAM Kota Malang mengambil air dari sumber Wendit untuk bisnis dijual Rp5.500 per meter kubik ke konsumen," katanya.

Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuhan Kabupaten Malang Syamsul Hadi menambahkan muara polemik dari perjanjian kerja sama soal pemanfaatan sumber Wendit memuat pasal kerja sama saling menguntungkan. Karena itu harus ada kajian unsur perusahaan. Sebab air yang diambil Kota Malang dijual untuk bisnis sehingga PDAM Kota Malang memiliki profit.

Masalah lain, lanjut Syamsul, PDAM Kota malang mengakui sumber Wendit di wilayah Kota Malang sesuai SIPA. "Logikanya saya memiliki rumah yang pengelolaan sumber airnya harus izin presiden. Kemudian ada pihak ketiga ambil air di rumah itu untuk bisnis. Semestinya dan wajar bila yang ambil air itu memberikan kontribusi kepada yang punya rumah," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto berkukuh masalah ini diselesaikan secara hukum, bukannya melalui logika.

Sejauh ini konflik air tersebut bergulir di Kementerian PUPR dalam proses mediasi, dan belum ada penyelesaian. Sedangkan di lapangan, Pemkab dan Pemkot saling bersitegang mempertahankan argumentasi masing-masing hingga berbuntut penyegelan rumah pompa air milik Kota Malang.(OL-09)

BERITA TERKAIT