13 July 2019, 22:40 WIB

Wakil Gubernur Pimpin Provinsi Kepulauan Riau


(Mir/Ant/P-3) | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
 ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo (kiri) memberikan ucapan selamat kepada Plt Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdian

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk Wakil Gubernur Isdianto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) melalui Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 121.21/6344/Sekjen tertanggal 12 Juli 2019. Penunjukan itu diserahkan­ Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo kepada Isdianto di Gedung Kemendagri, Jakarta, Sabtu (13/7)

“Penunjukan itu berkenan ditetapkannya Nurdin Basirun sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 Juli 2019. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah,” jelas Mendagri melalui Sekjen Hadi Prabowo.

Penunjukan itu juga, sambung Hadi, dilakukan untuk menjamin kelangsungan­ penyelenggaraan pemerintahan di provinsi kepulauan tersebut.

Mendagri, kata dia, sering menyatakan keprihatinan ketika terjadi permasalahan hukum di daerah. Mendagri berharap kepala daerah tidak melakukan korupsi dan melaksanakan tugas sesuai dengan koridor hukum yang benar. “Pak Menteri sudah berulang kali mengingatkan kepala daerah.”

Sementra itu, Isdianto memastikan akan terus memperingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dengan baik, bekerja sesuai aturan dan memberikan masukan kepada pimpinan terkait dengan aturan yang benar.

Ia juga menyatakan penetapan Nurdin sebagai tersangka tidak memengaruhi investasi di daerahnya. “Saya kira tidak memberikan pengaruh untuk investasi, semua jalan, pemerintahan jalan seperti biasa,” paparnya.   

Gubernur Kepri terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 10 Juli lalu bersama tiga orang lainnya. Mereka diduga melakukan praktik suap dan gratifikasi terkait dengan izin rencana proyek reklamasi di Kepri Tahun Anggaran 2018-2019.

Keempat tersangka ialah Nurdin Basirun (NBA), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan­ Edy Sofyan (ES), dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono (BUH) yang didiga sebagai penerima, sedangkan Abu Bakar (ABK) dari pihak swasta diduga sebagai pemberi suap. (Mir/Ant/P-3)

BERITA TERKAIT