04 July 2019, 09:40 WIB

Jangan Benturkan Parpol dan Nonparpol


Dero Iqbal Mahendra | Politik dan Hukum

 ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Hamidi Muluk.

SETELAH KPU menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2019, diskursus politik dalam negeri kini bergeser ke berbagai isu lain. Salah satunya perihal susunan kabinet yang akan menopang pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Hamidi Muluk menilai untuk komposisi kabinet pada pemerintahan mendatang tidak perlu menjadi perdebatan apakah berasal dari partai politik atau nonpartai politik. Menurutnya, hal yang terpenting bagi seorang menteri ialah dapat bekerja sama dan membantu presiden dalam menjalankan visinya. "Terlepas dari soal dicalonkan partai atau bukan, yang lebih penting bisa bekerja keras atau tidak," tuturnya saat dihubungi, kemarin.

Selain dapat bekerja sama dan bekerja keras, imbuhnya, menteri juga harus cepat mengeksekusi keinginan presiden menjadi sebuah kebijakan. Juga, harus dapat menggerakkan birokrasi dan memiliki terobosan.

Menurut dia, pemenuhan nilai-nilai tersebut sebagai syarat kabinet mendatang, jauh lebih penting dibandingkan meributkan jumlah menteri dari partai dan non partai.

Lebih lanjut, saat ditanya terkait komposisi ideal antara menteri dari parpol dan nonparpol, menurut dia tidak ada aturan ideal terkait besaran komposisinya. Jumlahnya bisa 40:60 atau bisa juga 50:50.

Namun, akan lebih baik jika komposisi dari nonparpol lebih banyak dibandingkan dari parpol. "Kalau bisa dari partai lebih sedikit proporsinya, 40% parpol dan 60% nonparpol," terang Hamidi.

Transparansi
Komisi Informasi Pusat (KIP) mendorong presiden terpilih agar menerapkan prinsip dasar transparansi dalam penyusunan kabinet.

"Meski hak prerogatif presiden untuk menentukan menteri-menterinya,   aspek transparansi itu tentu sangat mendasar karena itulah yang akan dinilai publik. Figur-figur mana yang cocok, apa saja kriterianya itu harus diungkap ke masyarakat secara gamblang," kata komisioner KIP Romanus Ndau Lendong.

Menurutnya, ruang kompromi yang saat ini sedang dilakukan partai-partai koalisi Jokowi-Maruf jangan sampai mengabaikan aspek penting transparansi. "Ruang gelap politik yang transaksional itu tidak boleh lagi kita ulangi. Masyarakat juga punya hak untuk mengusulkan dan mengetahui siapa-siapa saja menteri yang pantas dan bukan hanya urusan partai politik semata," tegasnya.

Mantan cawapres Sandiaga Uno menya-takan akan membantu pemerintah dari luar lingkaran kekuasaan. "Dalam demokrasi itu harus ada check & balance. Ada yang berkuasa, namun kebijakan-kebijakannya harus ada yang memantau dan mengoreksi," tukasnya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, menyebutkan bahwa presiden dan wapres terpilih akan segera menyusun kabinet periode 2019-2024, setelah bertemu dengan tim hukum, TKN, dan pimpinan parpol peng-usung.

Saat ditanya apakah TKN juga mengusulkan nama-nama menteri, ia mengatakan tidak diharamkan jika TKN mengusulkan nama anggota kabinet, tetapi sejauh ini belum ada yang mengusulkan hal itu ke presiden dan wapres terpilih.

"Tentu di antara TKN dan bahkan TKD tidak menutup kemungkinan diminta Pak Jokowi untuk membantu dalam pemerintahannya, apakah posisi di kabinet atau di posisi lain itu tentu hak prerogatif beliau." (Ths/Ant/P-3)

BERITA TERKAIT