24 June 2019, 16:36 WIB

21.812 lulusan SMP di Kota Depok Gagal Masuk Sekolah Negeri


Kisar Rajaguguk | Megapolitan

ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
 ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Sejumlah siswa dan orang tua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, minggu lalu.

PULUHAN ribu lulusan SMP di Kota Depok, Jawa barat gagal masuk SMA dan SMK Negeri. Dari data Dinas Pendidikan Kota Depok mencatatkan ada sekitar 27.320 lulusan SMP baik itu negeri dan swasta namun dalam faktanya, penerimaan siswa ke SMA/SMK Negeri tidak lebih dari 5.508 orang siswanya 21.812 tersingkir.

Jumlah itu berbanding terbalik dengan jumlah sekolah negeri baik itu SMA maupun SMK di Kota Depok yang tergolong sedikit yakni 13 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri. Untuk menampung jumlah lulusan SMP di Kota Depok yang mencapai 27.320 orang, maka Pemerintah Provinsi Jawa barat minimal harus membangun 23 SMA Negeri dan SMK Negeri di Kota Depok.

Menanggapi hal tersebut, Pengawas Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Depok Anwar Rusmin, mengatakan SMA Negeri dan SMK Negeri di Kota Depok tidak bisa memenuhi harapan orang tua yang ingin memasukkan putra dan putrinya ke sekolah negeri tingkat SMA dan SMK lantaran terbatasnya jumlah sekolah dan rombongan belajar (Rombel).

Baca juga: Sistem Zonasi PPDB 2019 Direvisi, Kuota Jalur Prestasi Ditambah

Anwar mengaku mengatakan kekecewaan para orang tua pasti akan selalu ada. Menurut dia, kekecewaan itu bukan dikarenakan sistem zonasi, melainkan, pemerataan sekolah yang belum menyeluruh.

"Jumlah siswa yang diterima di SMA Negeri maupun SMK Negeri itu rata-rata 324 siswa, kalikan saja dengan 17 SMA dan SMK yang ada di Kota Depok jumlahnya tidak lebih dari 5,508 putra putri,” ujar dia kepada Media Indonesia, Senin (24/6).

Terkait penolakan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi tingkat SMA dan SMK, Anwar menegaskan revisi PPDB merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan saat ini mengingat PPDB telah usai. Bahkan Sabtu (29/6) ini hasil kelulusan siswa sudah diumumkan. “Boleh-boleh saja PPDB direvisi tapi berlakunya tahun depan, “ sambungnya.

Di kesempatan terpisah, Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho berjanji untuk mengawal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 tingkat SMA dan SMK di Kota Depok. “ Nanti ada tim siluman PPDB Ombudsman Jakarta Raya, tugasnya memantau SMA dan SMK Kota Depok. Jika ditemukan ada praktik jual beli kursi dan pungli pembangunan rombel, pakaian seragam, sepatu, ikat pinggang, fotocopy, penjualan map, lanjutnya, tim Ombudsman Jakarta Raya akan ambil sikap tegas, “ tuturnya.

Ombudsman Jakarta Raya nanti akan membuka posko pengaduan PPDB bagi masyarakat. “ Terutama orangtua/ wali siswa yang ingin menyampaikan laporan pengaduan selama proses PPDB berlangsung. Orangtua/wali siswa dapat langsung menghubungi Ombudsman Jakarta Raya, “ tegas Teguh.

Selain pembukaan posko ungkap Teguh, Ombudsman Jakarta Raya juga menggandeng Polri, dan jurnalis yang tergabung dalam Perhimpunan Jurnalis Kota (Perjaka) Depok pada pelaksanaan PPDB

Pengajar Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila (UP) Jakarta mengapresisasi Ombudsman Jakarta Raya yang menggandeng Polri dan Jurnalis Perjaka tersebut. “ Menurut saya pelibatan Polri dan Jurnalis merupakan langkah positif sehingga publik bisa mendapatkan informasi secara akurat di Media massa, “ ujarnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT