Sidang MK dan Narasi Rekonsiliasi Nasional


Penulis: M Sya’roni Rofii Ketua Rumah Perdamaian Universitas Indonesia, Dosen Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Stratejik, dan Global UI. - 20 June 2019, 04:00 WIB
MI/Tiyok
 MI/Tiyok
Ilustrasi

PESTA demokrasi Indonesia kini memasuki tahapan akhir. Sengketa pemilihan umum dan pemilihan presiden tengah disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan MK bersifat final dan mengikat. Bagi para kontestan politik tidak ada upaya hukum lain setelah memasuki mahkamah para hakim konstitusi itu.

MK diharapkan bisa menjadi mahkamah yang bisa mengakhiri pertikaian politik yang sepanjang sembilan bulan terakhir memenuhi ruang publik Tanah Air. Pemilu 2019 terasa berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu tahun ini, tiap-tiap kubu memiliki loyalitas dan determinasi tinggi atas pilihan mereka disertai dengan maraknya peredaran berita-berita palsu yang membuat situasi nasional dirundung ketegangan. Penyelenggara pemilu bahkan tampak kewalahan mengklarifikasi berbagai tuduhan dan serangan berupa berita palsu yang berupaya mendelegitimasi peran mereka.

KPU sendiri telah menetapkan hasil Pilpres 2019 pada 21 Mei 2019 dengan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin meraih 55,41% suara serta pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 44,59% suara (Media Indonesia, 21/5). Mengacu pada ketetapan KPU, maka yang keluar sebagai pemenang pilpres ialah pasangan 01. Kendati demikian, hasil itu mendapat penolakan dari kubu 02 hingga akhirnya memilih menggunakan jalur hukum untuk dijadikan objek sengketa.

Sebelum menuju MK, salah satu pendukung calon yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu, sempat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu. Protes yang berlangsung antara 21-22 Mei yang awalnya berlangsung damai lantas berupa menjadi kekacauan hingga menewaskan 9 korban jiwa serta ratusan lainnya terluka. Selain isu kericuhan, 21-22 Mei juga membuka babak baru tentang keterlibatan purnawirawan TNI dalam kisruh politik (Kompas, 11/6).

Peran MK
Setelah reformasi bergulir, Indonesia melahirkan sejumlah institusi baru meliputi MK, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dengan tujuan, untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung jujur, adil, bebas, dan rahasia.

Ketika institusi ini bekerja, negara berharap setiap suara rakyat tersalurkan sebagaimana mestinya dan pelanggaran-pelanggaran pemilu bisa dipantau dan mendapat sanksi tegas dari negara.

Khusus untuk MK, lembaga ini memiliki mandat yang sangat besar dari negara sebab para hakim MK memiliki wewenang untuk melakukan tafsir atas konsitusi kita. Setiap warga negara yang merasa hak-hak konstitusional mereka dilanggar pemerintah, MK ialah tempat yang paling tepat untuk mengadu. MK bisa membatalkan undang-undang hingga peraturan pemerintah ketika para hakim menilai regulasi yang digunakan melanggar konstitusi. MK juga sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 menjadi penentu nasib presiden apakah layak dimakzulkan atau tidak.

Bukti-bukti yang menunjukkan betapa mutlaknya wewenang MK tecermin dari sengketa terdahulu yang telah disidangkan. Meliputi penghapusan seluruh pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang diajukan PP Muhammadiyah. MK pada 2008 mengabulkan permohonan PGRI untuk memerintahkan pemerintah mengalokasikan dana pendidikan 20% dalam APBN. MK juga pernah memerintahkan pemilu ulang pada pilkada Sampang, Cirebon, dan Banten.

Fakta di atas menegaskan bahwa MK ialah lembaga istimewa dan memiliki wewenang sangat mutlak. Lembaga yang saat ini dipimpin Anwar Usman itu memiliki kemewahan untuk menafsir undang-undang dan tidak bisa didikte presiden sekalipun. Keberadaan MK menjadi simbol bahwa negara dengan regulasinya tidak bisa bersikap sewenang-wenang terhadap warga. Dengan kata lain, MK ialah corong bagi yang lemah untuk menghadapi yang kuat.

Mengacu pada asumsi bahwa MK ialah lembaga teruji dalam menyelesaikan sengketa pemilu, diharapkan semua pihak bisa menerima setiap keputusan yang dikeluarkan mahkamah serta menahan diri untuk tidak menggunakan cara-cara inkonstitusional untuk mengekspresikan kekecewaan akibat kalah dalam kompetisi.

Narasi rekonsiliasi
Demi merekatkan ikatan persatuan sesama anak bangsa, tanpa menunggu hasil sidang MK, tidak ada pilihan lain selain mengupayakan pertemuan-pertemuan di level elite politik, baik formal maupun informal untuk mencairkan ketegangan yang selama ini terjadi akibat perbedaan pilihan politik.

Presiden Joko Widodo, baik dalam kapasitas sebagai presiden maupun kontestan pemilu, perlu mengagendakan pertemuan dengan Prabowo Subianto selaku figur utama rival politik sekaligus oposisi pemerintah. Pertemuan keduanya sangat dinanti banyak pihak guna meredam ekspresi-ekspresi berlebihan para pendukung yang membuat masyarakat membangun jarak.

Akhirnya, kita tidak berharap menjadi bangsa yang terpecah-pecah lantaran perbedaan politik yang tajam, hingga berujung pada perang saudara, seperti negara-negara Timur Tengah maupun Amerika Latin. Energi bersama anak bangsa harus dikembalikan untuk mengejar ketertinggalan sebab masih banyak mimpi-mimpi para pendiri bangsa yang belum mampu kita wujudkan.

 

 

BERITA TERKAIT