19 June 2019, 15:00 WIB

Pemerintah akan Evaluasi Perbankan Terkait Rumah Subsidi


Andhika Prasetyo | Ekonomi

ANTARA/Arif Firmansyah
 ANTARA/Arif Firmansyah
Pekerja mengerjakan proyek pembangunan rumah bersubsidi di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan mengevaluasi perbankan penyalur kredit rumah subsidi yang memiliki kinerja lamban.

Hal tersebut dilakukan seiring semakin menipisnya kuota rumah subsidi yang berada di bawah penanganan Bank Tabungan Negara (BTN).

"Sekarang kuota di BTN memang hampir habis. Tapi sebenarnya di bank-bank lain masih cukup banyak. Maka itu akan kita evaluasi mereka yang lambat ini," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PU-Pera Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Rabu (19/6).

BTN mendapat kuota penyaluran rumah subsidi sebanyak 127.104 unit yang terdiri dari 28.744 unit melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan 98.360 unit melalui selisih suku bunga (SSB).

Dengan jumlah tersebut, BTN menjadi bank penyalur terbesar dengan porsi 75% dari total kuota anggaran pemerintah yang mencapai 168.000 unit.

Baca juga: Realisasi Rumah Subsidi hingga Mei 2019 Capai 400.500 Unit

Hingga saat ini, perseroan telah menyalurkan seluruh unit yang melalui skema FLPP. Adapun, untuk skema SSB masih tersisa sekitar 30 ribu unit.

Ia tidak menutup kemungkinan sisa-sisa kuota di perbankan yang lambat menyalurkan akan dilimpahkan ke bank yang lebih efektif seperti BTN agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa segera mendapatkan hunian dengan cepat dan mudah.

"Kita akan lihat nanti bagaimana hasil evaluasinya. Bagaimanapun, ini harus segera dimanfaatkan daripada kosong, tidak tersalur," jelas Khalawi.

Terkait penambahan kuota subsidi, ia mengatakan itu tidak dipertimbangkan sebagai solusi utama.

Hingga saat ini pun belum ada pembicaraan dengan kementerian terkait yakni Kementerian Keuangan terkait penambahan kuota rumah bersubsidi. (OL-2)

BERITA TERKAIT