Sulsel Segera Eksekusi Aset


Penulis: Lina Herlina - 19 June 2019, 08:05 WIB
MI/Lina Herlina
 MI/Lina Herlina
Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Hayat Gani

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan terus mengejar aset-aset pemprov yang dikuasai pihak ketiga. Salah satunya Stadion Mattoanging Andi Mattalatta, yang berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ialah milik pemprov.

Karena itu, Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Hayat Gani, memanggil Inspektorat dan Biro Aset Sulsel untuk membahas pengelolaan Stadion Mattoanging Andi Mattalatta Makassar. Sebelumnya, DPRD Sulsel telah merekomendasikan agar Pemprov Sulsel segera mencari tahu kondisi dan pengelolaan stadion itu.

"Kita baru membahas dengan Inspektorat, Biro Aset, kemudian dengan OPD terkait. Tapi kita sepakati dise-rahkan ke kejaksaan selaku pengacara negara, akan di-serahkan ke sana," kata Abdul Hayat seusai rapat bersama, kemarin.

Kejaksaan, pada Mei 2019, telah mengantongi surat kuasa khusus (SKK). Namun, menurut Hayat, pemberitahuan ke kejaksaan terbilang baru dilakukan. "Prosesnya baru, setelah kita rembuk internal ini, nanti Biro Aset akan bersurat tentang apa-apa saja yang mesti disiapkan," jelas Hayat.

Soal target atas penyelesai-an aset pemprov, Hayat mengaku belum dapat berbicara banyak. "Kita belum bicara target, tapi kita berusaha ada progres. Sebenarnya bukan untuk dibahas lebih jauh lagi, tapi untuk dieksekusi karena merupakan rekomendasi BPK untuk diselesaikan."

Sebelumnya, KPK sudah pernah memanggil perwakilan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) sebagai pengelola stadion untuk klarifikasi soal aset pemprov itu.

Perusahaan tambang

Terpisah, KPK menyatakan akan menyelidiki 44 perusahaan pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung yang tidak mengantongi sertifikat clean and celar (CNC).

Hal itu diutarakan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang seusai menghadiri memorandum of understanding ( MoU) Gubernur Babel dan Bupati/Wali Kota Se-Babel dengan Pertanahan dan Pajak terkait optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah serta pengelolaan barang milik daerah bidang pertanahan, serta kegiatan sosialisasi pemanfaatan data kependuduk-an, di rumah dinas Gubernur Babel, kemarin.

Saut mengatakan masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP) 44 perusahaan tambang sudah habis masa berlakunya. "Kita akan pelajari dulu ke-44 perusahaan itu, apakah dilanjut atau seperti apa. Tapi paling penting adalah yang formal dan underground ekonomi yang tidak tercatat. Banyak berita tentang hal tersebut. Kita akan memulai dengan menegaskan siapa melakukan apa dan di setiap titik daerah ini harus jelas," tegas Saut.

Menurutnya, KPK akan menempatkan Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat ini. (RF/N-3)

BERITA TERKAIT