19 June 2019, 03:00 WIB

Laporan Keuangan Garuda Indonesia Janggal


Nur Aivanni | Ekonomi

ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
 ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
 Pesawat jenis boeing milik Garuda Indonesia lepas landas di Bandara Soekarno Hatta

KEKISRUHAN laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk terus berlanjut. Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan kembali kejanggalan laporan keuangan triwulan maskapai penerbangan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut.

Hal itu disampaikan Direktur Penilai­an Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna. Nyoman menyampaikan, selain memeriksa laporan keuangan 2018, bursa juga memeriksa laporan keuangan triwulan I-2019.

“Triwulan I-2019 sudah menjadi bagian tidak terpisah dari yang audited. Iya karena menjadi bagian yang tidak terpisah. Jadi yang kita sampaikan, yang audited 2018 sama triwulan I-2019 itu menjadi bagian yang tidak terpisah,” kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta, seperti dikutip dari Medcom.id.

Pada laporan keuangan tahunan tahun buku 2018 terdapat transaksi kerja sama Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aero Teknologi yang dianggap sebagai pendapatan senilai US$239 juta sehingga dicatatkan sebagai pendukung laba.

Nyoman menjelaskan, dalam laporan ke­uangan 2018 itu transaksi kerja sama antara perusahaan dan Mahata diakui sebagai initial recognation atau pengakuan awal. Namun, setelah disinkronkan dengan laporan keuangan triwulan I-2019, transaksi tersebut tidak mencerminkan laporan keuangan triwulan I-2019.

Seharusnya angka piutang terhadap Mahata pada triwulan I-2019 berkurang, tetapi pada triwulan I-2019 tetap alias tidak berkurang. Berdasarkan temuan tersebut, bursa mempertanyakan tingkat kolektibilitas kerja sama dua perusahaan tersebut.

“Kami juga melakukan pengujian terha­dap tingkat colectibilty dari aset yang dia punya berupa piutang. Di perjanjian dikatakan bahwa cash wajib diterima di bulan Oktober. Sampai saat ini dan tentunya di triwulan I-2019 juga yang disampaikan Ap­ril belum ada sehingga kami memperta­nyakan,” tukas Nyoman.

Bahas bersama OJK
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan pihaknya akan segera bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyikapi hasil pemeriksaan baik dari OJK maupun Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk.

“Kan P2PK dilihat dari profesi akunting-nya kantor akuntan publik (KAP) dan au­ditornya, sedangkan OJK melihat dari sisi sebagai perusahaan publik. Jadi, bagaimana sikap yang harus dikeluarkan oleh OJK dalam menyikapi situasi tersebut,” katanya saat ditemui di Gedung DPR, ­Jakarta, Selasa (18/6).

Saat ini, kata Hadiyanto, pihaknya pun ma­sih melakukan finalisasi pemeriksaan terkait dengan adanya kemungkinan duga­an pelanggaran terhadap standar akuntan­si dari penyajian laporan keuangan Garuda Indonesia.
Jika nantinya memang ditemukan pelanggaran yang dilakukan kantor akuntan publik yang bersangkutan, Hadiyanto mengatakan sanksi yang akan diberikan bergantung pada jenis pelanggarannya.

“Tergantung level pelanggarannya. Kan ada berat, ringan. Ada rekomendasi, ada peringatan, pembekuan, skorsing. Tergan­tung nanti,” katanya. Namun, ia pun menekankan bahwa saat ini belum ada pembahasan mengenai hal tersebut. (E-1)

BERITA TERKAIT