Menyikapi Perang Dagang AS-Tiongkok


Penulis: Mu'tashim Al Qoyyim Pegawai Kementerian Keuangan RI - 18 June 2019, 01:20 WIB
MI/Seno
 MI/Seno
Ilustrasi

DALAM Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (11/6), anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo, menyampaikan ketidaksetujuannya atas pernyataan Menteri Keuangan, terkait dengan dampak perang dagang terhadap perekonomian Indonesia. Ia berpendapat hal itu seharusnya tidak memberikan dampak negatif bagi perkonomian Indonesia. Alasannya, Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan celah ekspor dan peluang investasi perusahaan-perusahaan manufaktur Tiongkok yang memindahkan lini produksinya ke berbagai negara ASEAN. Begitukah?

Perang dagang ringkasnya terjadi ketika sebuah negara memberlakukan tarif atau kuota impor atau lebih dikenal dengan trade protectionism. Negara lain membalas dengan melakukan hal serupa. Hal ini dimulai biasanya karena negara berusaha untuk melindungi industri domestik dan membuka lapangan pekerjaan. Dengan diberlakukannya trade protectionism, harga dari produser lokal akan lebih murah dan dapat bersaing dengan produk impor. Dalam pasar global, adanya perang dagang dapat menimbulkan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi pada negara yang terlibat, serta akan menimbulkan ketidakefisienan alokasi sumber daya global.

Hal inilah yang mendasari apa yang dilakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 2018. Trump ingin mengurangi defisit perdagangan AS yang tujuannya membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Tiga hal yang dilakukan Trump pada saat itu ialah menetapkan tarif pada; 1) baja dan aluminium, 2) otomotif dari Eropa, dan 3) impor barang dari Tiongkok.

Trump telah meningkatkan tarif menjadi 25% atas sejumlah barang impor dari Tiongkok yang bernilai sekitar US$300 miliar, setelah Tiongkok membalas dengan menerapkan tarif baru atas impor barang-barang dari AS senilai US$60 miliar. Negara-negara lain pun harap-harap cemas melihat perang dagang itu memengaruhi perekonomian mereka.

Dampak bagi dunia
Akibat perang dagang, impor Tiongkok merosot 8,5% pada Mei 2019 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, ekspor Tiongkok, terutama ke AS, diprediksi akan terpuruk. Beberapa perusahaan yang memiliki lini produksi di Tiongkok, seperti Apple, juga diperkirakan akan hengkang untuk pindah ke kawasan lain yang lebih menguntungkan, seperti Vietnam.

Pada rapat di DPR tersebut, Sri Mulyani mengemukakan bahwa perang tarif akan melemahkan pertumbuhan hingga 0,5% pada 2020 dan menyebabkan volume perdagangan dunia merosot sebesar US$455 miliar, dengan pertumbuhan hanya mencapai 2,6% atau terlemah sejak krisis keuangan global 2008.

Bank Dunia dan IMF telah merevisi prakiraan pertumbuhan ekonomi global untuk 2019 menjadi 2,60%. IMF juga memperkirakan bahwa tarif yang diterapkan dua raksasa ekonomi dunia itu dapat mengurangi besaran ekonomi global pada tahun depan sekitar US$455 miliar. Hal senada diungkapkan David Smith, profesor dari University of Sydney, bahwa bahaya terbesar yang mungkin timbul dari adanya perang dagang ini ialah adanya penurunan PDB secara global, akibat terjadinya banyak ketidakpastian yang kemudian mengarah pada perlambatan ekonomi.

Meskipun saat ini defisit perdagangan AS turun seperti yang diinginkan, Presiden Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, mengatakan bahwa tensi perang dagang akan memberikan dampak mengerikan baik bagi AS maupun perekonomian global, termasuk inflasi. Perang dagang kemungkinan akan memperlambat pertumbuhan global dan pada akhirnya juga dapat memperlambat pertumbuhan di AS.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, dua negara yang paling diuntungkan dari meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika dan Tiongkok ialah Vietnam dan Meksiko.

Untuk Meksiko, faktor utama ialah posisinya yang cenderung dekat dengan Amerika serta memiliki hubungan perdagangan bilateral dengan AS. Sementara itu, Vietnam, saat menjadi negara yang strategis untuk menambal produk-produk manufaktur yang sebelumnya diekspor Tiongkok. Selain itu, Vietnam juga merupakan negara yang menerima fasilitas generalized system of preferences (GSP) sehingga memiliki kemudahan untuk melakukan ekspor barang ke AS. Kebutuhan impor barang AS yang tadinya dipasok Tiongkok, kini cenderung beralih pada kedua negara itu.

Dampak Ke Indonesia
Ketidakpastian merupakan hal yang paling memengaruhi keadaan perekonomian global. Investor dan ekonom tidak dapat memastikan langkah apa yang selanjutnya akan diambil baik AS maupun Tiongkok. Investor cenderung menanamkan investasi ke negara yang berisiko lebih rendah daripada berinvestasi pada negara berkembang yang memiliki risiko lebih tinggi dan mendapat lebih banyak benefit dari adanya perang dagang ini. Pada kuartal I-2019 ini terjadi penurunan arus investasi atau protofolio asing, yaitu hanya sebesar US$5,4 miliar, menurun drastis jika dibandingkan dengan kuartal IV tahun lalu yang  mencapai US$10,5 miliar.

Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Tiongkok secara khusus berpengaruh secara langsung terhadap ASEAN, termasuk Indonesia (Pangestu, 2019) karena negeri itu merupakan partner utama dalam perdagangan di kawasan ASEAN, baik impor maupun ekspor. Terlebih lagi Tiongkok saat ini memainkan peran yang semakin besar dalam dunia perdagangan dan investasi internasional.

Selain itu, Indonesia juga tidak memungkinkan mengambil benefit berupa trade diversion dan investment relocation seperti yang dilakukan Vietnam. Hal itu disebabkan karena mayoritas impor AS dari Indonesia merupakan barang yang tidak terkena dampak tarif yang diberlakukan AS. Selain itu, mayoritas ekspor Indonesia yang berupa barang komoditas, bukan manufaktur, tidak dapat mengikuti jejak Vietnam yang memanfaatkan peluang tersebut.
Ekspor ke Tiongkok juga tidak terlalu bisa diharapkan. Mayoritas barang yang diekspor merupakan barang mentah, seperti minyak sawit, kayu, karet, dan batu bara, yang malah lebih rentan goyah karena permintaan barang tersebut tengah menurun akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok.

Strategi
Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam menyikapi terjadinya perang dagang ini. Pertama, menjaga aliran masuk modal asing dan kestabilan nilai tukar. Gubernur BI, Perry Wardjiyo, mengatakan neraca pembayaran Indonesia diproyeksi akan terus menguat yang juga ditopang peningkatan aliran masuk modal asing dan penurunan defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan diharapkan akan dikendalikan pada 2,5%-3% dari PDB. Investasi modal asing juga diperkirakan akan meningkat karena dalam dua tahun ke depan pertumbuhan ekonomi AS diprediksi bakal tertekan dan The Fed diprediksi akan menurunkan suku bunganya

Kedua, melakukan perjanjian kerja sama perdagangan regional dengan negara lain. Efek negatif dari trade protectionism AS dapat dikurangi dengan melakukan perjanjian kerja sama perdagangan regional dengan negara lain, yang dapat mendorong negara-negara berkembang untuk mengamankan transaksi ekspor-impor. Perjanjian seperti ini telah dilakukan, misalnya, yang telah dilakukan Uni Eropa meningkatkan perjanjiannya dengan Meksiko dan Jepang, yang mengurangi atau mengakhiri tarif pada hampir semua barang.

Ketiga, mendorong industri manufaktur ekspor lebih banyak dan berkompetisi mengambil benefit. Perusahaan manufaktur harus memiliki base of production yang cukup agar trade diversion dapat dialihkan ke Indonesia sehingga dapat mengisi celah yang ditinggalkan produk Tiongkok. Untuk ekspor Tiongkok, Indonesia dapat meniru langkah Brasil yang berhasil mengambil 'jatah' trade diversion ekspor kedelai yang sebelumnya diisi AS.

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi. 

BERITA TERKAIT