Moratorium Hutan Diusulkan Permanen


Penulis: Dhika Kusuma Winata - 17 June 2019, 03:40 WIB
Antara
 Antara
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya 

KEMENTERIAN Lingkung­an Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengusulkan agar moratorium hutan primer dan lahan gambut bisa dipermanenkan.­ Langkah itu demi mengamankan kawasan hutan dari pembukaan baru untuk pengusahaan dan penstabilan tingkat deforestasi.

“Kita berencana untuk menghentikan pembukaan hutan primer dan gambut secara permanen. Tidak akan ada lagi izin usaha baru di kawasan tersebut,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta, pekan lalu.

Laju deforestasi Indonesia terus menurun dan cenderung stabil bebe­rapa tahun terakhir. Tingkat deforestasi tertinggi, yakni 3,5 juta hektare (ha) pernah terjadi pada periode 1996-2000. Kurun 2015-2016 deforestasi mencapai 1,09 juta ha akibat kebakaran hutan. Pada periode 2017-2018 laju deforestasi menjadi 0,44 juta ha.

Sejak 2011, pemerintah menyetop sementara izin baru di hutan primer dan lahan gambut. Kebijakan itu dikeluarkan secara periodik setiap dua tahun. Terakhir moratorium ditandatangani oleh Jokowi melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Inpres itu akan habis masa berlakunya pada Juli 2019. Oleh karena itu, berharap kebijakan itu dilakukan permanen. Menteri Siti mengatakan pembahasan tentang penghentian pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut secara permanen dengan berbagai kementerian terkait sudah dalam tahap final.

Kementerian Sekretariat Negara, ujarnya, juga telah menyetujui usul tersebut. “Lebih baik dipermanenkan daripada diperpanjang setiap dua tahun. Luasnya sekitar 67 juta hektare,” imbuh Siti.

Ia menambahkan penghentian pemberian izin secara permanen tidak akan mengganggu pengusahaan di sektor kehutanan. Ia menyatakan izin yang sudah ada selama ini pun efektivitasnya perlu dioptimalkan.

“Sekarang saja izin hutan tanaman industri (HTI) dan hak pengusahaan hutan (HPH) kita kurangi. Dulu izin bisa keluar sampai 100 ribu hektare, tapi sekarang 30 ribu hektare saja sudah bagus. Jadi lebih kepada efektivitas izin,” ucap Siti.

KLHK telah mengevaluasi moratorium sementara yang selama ini dijalankan. Hasilnya, perubahan luasan hutan primer dan gambut yang dimo­ratorium tidak banyak berubah.

“Setelah kami analisis, tidak perlu ada perpanjangan-perpanjangan setiap dua tahun. Jika dipermanenkan lebih kuat. Untuk 67 juta hektare hutan dan gambut tidak boleh diganggu lagi. Untuk kepentingan pembangunan strategis nasional dipertimbangkan karena di situ ada kepentingan masyarakat juga,” tambah Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Sigit Hardwinarto.

Komitmen iklim
Rencana itu diapresiasi Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya . Ia berharap rencana mempermanenkan perlindung­an hutan perlu segera dituangkan dalam rencana tata ruang nasional.
Menurutnya, kebijakan perlidungan hutan alam dan lahan gambut secara permanen memperbesar peluang pencapaian komitmen iklim Indonesia.

Selain itu, upaya melindungi hutan sekunder dari pemberian izin baru  bisa menguatkan kebijakan itu. Dengan mengutip­ data Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018, sebanyak 43,3 juta ha atau 48,4% hutan alam Indonesia dikategorikan sebagai hutan sekunder yang terlepas dari perlin­dungan moratorium. (H-1)

BERITA TERKAIT