Demokrasi sebagai Sebuah Tanggung Jawab


Penulis: Pengajar di President University Muhammad AS Hikam - 15 June 2019, 22:25 WIB
Dok Pribadi
 Dok Pribadi
Pengajar di President University Muhammad AS Hikam

"DEMOKRAT bukanlah merupakan sesuatu yang kita warisi sebagai semacam hak suci. Demokrasi adalah suatu privilese yang diberikan oleh para pendahulu kita dan mereka berjuang keras untuk mencapainya. Mereka adalah orang-orang yang tahu persis bagaimana para tiran dan penindas kejam telah mengabaikan suara dan hak-hak dasar rakyat biasa, seperti hak berbicara dan berkumpul. Sayangnya, kita suka lupa bahwa demokrasi juga menuntut keberadaan para warga negara yang mau terlibat aktif, memiliki informasi yang baik, dan bertujuan mencapai kebaikan bersama (common good). Bukan hanya berusaha agar kepentingan kelompok sendiri bisa berjaya." (Aktivis Sosial dan Perburuhan asal Kanada Diane Kalen-Sukra).

**

Adalah sebuah distorsi atau penyelewengan makna yang berdampak buruk manakala demokrasi hanya direduksi menjadi sekadar 'alat'. Sebab di dalam kata demokrasi, sejatinya ada nilai-nilai dasar, etika, dan bahkan etiket yang mesti diikuti.

Memahami demokrasi hanya sebagai alat atau instrumen sangat berisiko menciptakan sebuah sistem dan praksis yang malah bertentangan dengan nilai dasar dari demokrasi tersebut.

Ambillah contoh pemilu dan pemilu presiden (pilpres). Benar bahwa sampai pada tingkat tertentu keduanya adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu yakni memilih anggota parlemen dan presiden serta wakil presiden sebagai sebuah keniscayaan dalam sistem politik demokrasi.

Namun jika kedua gawean tersebut hanya dianggap sebagai alat, praktik-praktik manipulatif akan dianggap sebagai suatu hal yang biasa atau normal atau malah keniscayaan agar menang.

Baca juga: Bahaya 'Pekokisme' atas Nama Agama

Maka kita lihat dalam pemilu dan pilpres 2019 yang sarat dengan praktik manipulatif, bahkan kegaduhan serta kekerasan yang belum pernah terjadi dalam sejarah demokrasi pascareformasi 1998.

Bagi para pembenci demokrasi, kejadian kerusuhan pasca-Pemilu yang menelan korban jiwa dan hancurnya properti, akan dipakai sebagai contoh dan alat propaganda untuk menafikan dan melecehkan demokrasi.

Mereka akan menggunakan kasus ini untuk menunjukkan betapa tidak efektif dan berkualitasnya sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia.

Padahal, jika kita mau menjadi warga negara yang aktif dan well informed, kita akan dengan mudah mengetahui dan menganalisa mengapa peristiwa itu terjadi.

Bukan karena demokrasi yang jelek, tetapi para pelaku demokrasi khususnya para elite politik dan parpol telah mereduksi makna dan praksis demokrasi sedemikian rupa jauhnya sehingga pemilu dan pilpres justru menjadi olok-olok dan bahkan menelan korban.

Yang lebih berbahaya dari reduksi makna dan praksis demokrasi adalah terbukanya pintu masuk bagi ideologi dan sistem bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi, UUD 1945, ke dalam batang tubuh warga negara dan bangsa kita.

Dengan menggunakan contoh-contoh kekacauan praktik demokrasi, lalu ditawarkanlah alternatif, termasuk ideologi dan sistem politik yang baik dalam nilai dasar maupun praktiknya akan membuyarkan demokrasi dan bahkan NKRI.

Misalnya, dan yang kini sedang menjadi fenomena dunia, khilafahisme dan ideolgi serta sistem politik totaliter yang menjadi dasarnya.

Karenanya, pemahaman distortif tentang demokrasi hanya sekadar sebagi alat sudah seharusnya kita tolak. Demokrasi memang punya pengertian sebagai instrumen atau alat, tetapi bukan satu-satunya dan bukan pula yang terpokok.

Jangan kita biarkan para elite politik membohongi rakyat dengan cara berfikir instrumentalistik dan reduksionistik. Kita harus membuat demokrasi sebagai tujuan dan sekaligus tanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.

BERITA TERKAIT