15 June 2019, 03:50 WIB

Bahaya Radikalisasi dan Liberalisasi Birokrasi


Andre Notohamijoyo Pemerhati Birokrasi, Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia | Opini

Ilustrasi
 Ilustrasi
Opini

PASCA-PILPRES dan Pileg 2019, Kementerian/Lembaga Pemerintah (K/L) kembali berfokus pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dialokasikan untuk tahun ini. Di tengah kesibukan pemerintah itu, hal yang masih melekat ialah perihal dugaan ketidaknetralan ASN dalam kontestasi politik di Indonesia.

Di setiap pemilihan umum, baik pusat maupun daerah, tuduhan ketidaknetralan sering muncul pada ASN baik berupa dukungan individu maupun instansi. Kondisi itu terus muncul akibat kebijakan di era Orba yang mengarahkan PNS mendukung salah satu partai atau organisasi sosial politik.

Di era reformasi, keterlibatan ASN tersebut terus terjadi meskipun aturan yang ada melarangnya. Hal yang mengkhawatirkan ialah keterlibatan ASN dalam politik terkait dengan gerakan intoleransi dan radikalisasi. Radikalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan meradikalkan. Cara dan perbuatan meradikalkan tersebutlah yang menjadi kelanjutan perkembangan radikalisme agama oleh ASN di berbagai K/L.

Berdasarkan data yang diterbitkan Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2018, terdapat 41 masjid dari 100 buah masjid yang dimiliki Kementerian/Lembaga dan BUMN terpapar paham radikal. Secara rinci, BIN memetakan masjid yang terpapar radikalisme, yaitu tujuh masjid kategori rendah, 17 masjid kategori sedang, dan 17 masjid kategori berat.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius, saat acara BUMN Great Camp di Lembang, Jabar, Selasa, 12 Maret 2019, menyampaikan, berdasarkan hasil investigasi BNPT sekitar 2 juta pegawai BUMN berpotensi terpapar paham radikal.

Beberapa kasus teroris yang melibatkan ASN juga menjadi tanda bahaya bagi Indonesia. Ancaman radikalisme membahayakan kedaulatan NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara. Perkembangan radikalisme di birokrasi pemerintah itu merupakan buah dari kebijakan yang dilakukan pada periode pemerintahan terdahulu.

Di era Orba, langkah intelijen Jenderal Ali Moertopo sebagai Asisten Pribadi Presiden bidang politik yang menggandeng kelompok radikal dan eks Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) serta penyusupan pada jejaring birokrasi ternyata menjadi benih kekuatan radikalisme. Keterlibatan parpol tertentu yang proradikalisme dalam jabatan Menteri/Pejabat Negara/Direktur BUMN memperkuat jejaring radikalisme di era reformasi.

 

Terbukanya akses

Selain radikalisasi, hal yang harus diwaspadai ialah liberalisasi birokrasi yang terjadi saat ini. Hal itu terkait dengan terbukanya akses bagi masyarakat non-PNS untuk menjabat pejabat eselon I. Berdasarkan UU No 5/2014 tentang ASN, jabatan setara eselon I dapat ditempati nonpegawai negeri sipil atau nonpegawai karir.

Jabatan itu berdasarkan UU bernama Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya untuk pejabat eselon I, seperti dirjen, sekjen, irjen, kepala badan, deputi, dan staf ahli menteri. Adapun JPT Utama untuk posisi kepala lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK).

UU ASN membagi aparatur sipil negara menjadi dua golongan, yaitu PNS dan pegawai non-PNS yang disebut dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Berdasarkan UU ASN itu, personel non-PNS dapat mengikuti seleksi untuk menduduki posisi JPT, baik madya maupun utama, di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L).

Meskipun peraturan turunan dari UU ini telah disusun, tetapi banyak K/L mengabaikannya. Kriteria ditetapkan secara sepihak oleh panitia seleksi yang ditunjuk pejabat pembina kepegawaian (P2K), yaitu menteri atau kepala lembaga sehingga standar seleksi setiap K/L tidak sama. Sering kali kriteria yang ditetapkan bagi peserta seleksi non-PNS jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan peserta seleksi dari PNS.

P2K sering kali mengabaikan bahwa seorang PNS karier harus melewati tahapan sangat sulit puluhan tahun hingga menduduki posisi JPT Pratama. Sementara itu, karena belum ada pengaturan khusus peserta dari jalur non-PNS, kadang kala seorang personel non-PNS yang tidak memiliki pengalaman kerja dan prestasi dengan mudahnya melenggang masuk menjabat eselon I di suatu K/L sebagaimana terjadi saat ini.

Inilah gejala liberalisasi birokrasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, banyak pihak setuju dengan penempatan personel non-PNS dalam suatu K/L. Persepsi masyarakat terhadap praktik korupsi, lamban dan buruknya pelayanan birokrasi menjadi sebab musabab buruknya citra PNS di mata masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dimungkiri meskipun tidak seluruhnya benar.

Stigma bahwa PNS ialah pegawai-pegawai yang bodoh, malas, dan tidak memiliki inisiatif sudah tidak relevan lagi bagi sebagian besar institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Begitu pula stigma bahwa PNS merupakan para personel lulusan kelas dua dari universitas maupun sekolah tinggi di Republik ini.

Fakta membuktikan, personel PNS merupakan lulusan teratas dari perguruan tinggi ternama, baik dari dalam maupun luar negeri. Begitu banyak PNS menyandang gelar master maupun doktor dari perguruan tinggi ternama.

Demikian pula, begitu banyak PNS yang berprestasi, seperti mantan Wapres Boediono, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Gubernur Jatim Sukarwo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dll. Siapakah yang meragukan kecakapan mereka?

Rhenald Kasali dalam bukunya Recode DNA (2010) menyatakan bahwa personel PNS banyak yang brilian dan memiliki kecakapan di atas rata-rata. Sistem hierarki yang ketat dari birokrasi yang menyebabkan personel PNS menahan diri untuk berinisiatif sehingga terkesan lambat.

PNS lebih dapat dikendalikan dengan peraturan negara apabila melakukan penyimpangan/pelanggaran terhadap sumpah jabatan maupun konstitusi. Seorang PNS mudah ditelusuri rekam jejaknya karena perjalanan kariernya terlacak melalui berbagai surat keputusan atau penunjukan yang dimilikinya meskipun PNS itu dimutasikan atau dipekerjakan di K/L lain.

Posisi eselon I merupakan posisi yang strategis dalam penyusunan kebijakan dan penanggung jawab penyusunan peraturan perundang-undangan. Penerapan UU ASN membuat seluruh K/L rawan disusupi kepentingan pihak tertentu dan dijadikan permainan oligarki kekuasaan. Terlebih, jika figur non-PNS masuk ke K/L strategis yang sarat rahasia negara.

Liberalisasi birokrasi itu dapat menjadi pemicu tumbuhnya radikalisasi di kalangan ASN. Liberalisasi menyebabkan turunnya esprit de corps dari para PNS dan di akar rumput menyebabkan perlawanan, salah satunya berupa radikalisasi. Kondisi itu merupakan dampak berbahaya bagi NKRI.

Diperlukan tindakan preventif yang harus segera dijalankan. Di sinilah perlunya penelaahan dari hulu ke hilir perihal merosotnya kesetiaan individu ASN kepada negara, termasuk revisi UU ASN. Pendidikan terhadap para ASN yang saat ini cenderung hanya mengacu pada manajemen birokrasi dan menjauh dari pengamalan nilai-nilai Pancasila juga perlu ditinjau kembali.

Keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan oase di tengah pertumbuhan radikalisme pada ASN. Diharapkan peran BPIP dapat dioptimalkan melalui pendampingan penyusunan program K/L yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Di sinilah perlunya reaktualisasi keteladanan, musyawarah, dan mufakat para pendiri negara untuk melawan radikalisasi dan liberalisasi birokrasi saat ini. 

BERITA TERKAIT