15 June 2019, 01:30 WIB

Peredaran Obat Secara Daring Segera Diatur


Indriyani Astuti | Humaniora

ANTARA
 ANTARA
Kepala Badan POM, Penny K Lukito

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (POM) segera menuntaskan peraturan tentang peredaran obat dan makanan secara daring. Peraturan mewajibkan obat dan makanan yang diedarkan secara daring memiliki izin edar dan diedarkan sesuai aturan perundangan.

Kepala Badan POM, Penny K Lukito, mengatakan pembelian obat secara daring banyak ditemukan di situs jual-beli daring seperti market place. Padahal, peredaran obat secara daring berisiko tinggi karena rentan disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai ketentuan.

Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada ketentuan yang mengaturnya. Apalagi, pembelian obat juga tidak bisa dilakukan secara bebas dan harus melibatkan profesi tertentu seperti apoteker.

Selain obat, ujar Penny, pangan, herbal, dan kosmetik juga marak dijual secara daring. Hal itu menjadi perhatian Badan POM untuk mengawasinya secara ketat sehingga ia menargetkan aturan peredaran obat dan makanan secara daring segera diterbitkan.

"Saat ini (Badan POM) masih meminta pendapat dari masyarakat. Pada 18 Juni akan selesai uji publik," katanya di sela acara pelantikan pejabat struktural Badan POM sekaligus halalbihalal di Kantor Badan POM Pusat, Jakarta, kemarin.

Dengan adanya regulasi atas peredaran obat dan makanan secara daring, katanya, pemilik situs jual beli secara daring (market place) harus menyeleksi produk yang akan dijual dalam kanal mereka. Dalam rancangan aturan Badan POM tentang Peredaran Obat dan Makanan secara Daring juga disebutkan bahwa peredaran obat secara daring hanya dapat dilaksanakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan apotek. Hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, penjualan obat secara daring yang tidak sesuai ketentuan, berarti melanggar Undang-Undang (UU) Kesehatan. Dalam draf peraturan Badan POM yang akan diterbitkan itu, jenis produk yang diatur peredarannya secara daring, antara lain obat, obat tradisional, obat kuarsi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Peredaran pangan olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) secara daring hanya dapat dilaksanakan oleh apotek.

 

Lindungi masyarakat

Direktur Standardisasi Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan POM Togi J Hutadjulu menambahkan aturan peredaran obat dan makanan secara daring mendesak disahkan karena peredaran produk itu secara daring kian marak dan masyarakat harus dilindungi dari produk yang tidak aman. Peraturan itu diharapkan selesai tahun ini. "Seharusnya bisa lebih cepat ya," tukasnya.

Di sisi lain, Badan POM juga masih menunggu selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang saat ini masih dibahas di DPR. RUU itu, kata Penny, merupakan inisiatif DPR dan akan dibahas bersama dengan pemerintah dalam waktu dekat.

Penny juga mengungkapkan, salah satu tantangan dalam menjalankan program prioritas ialah jumlah sumber daya manusia yang terbatas. Jumlah penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan POM hanya sekitar 600 orang. Padahal, unit kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia. (H-1)

BERITA TERKAIT