14 June 2019, 20:25 WIB

Pengamat: Pelanggaran TSM Harus Ada Korelasi dengan Hasil Suara


Akmal Fauzi | Politik dan Hukum

MI/Usman Iskandar
 MI/Usman Iskandar
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan, 

MANTAN Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan, menilai putusan hakim atas sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilu Presiden 2019 sangat tergantung bukti-bukti yang disampaikan para pihak di persidangan.

Hakim MK, kata dia, tidak bisa memutuskan hanya berdasarkan asumsi, tetapi bukti-bukti yang disampaikan para pihak untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya.

Hal itu disampaikan Maruarar menanggapi paparan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu 2019 di sidang perdana PHPU Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6).

"Pelanggaran TSM itu harus memiliki korelasi signifikansi dengan perolehan suara," kata Maruarar saat dihubungi, Jumat.

Maruarar menyinggung soal dalil yang disampaikan tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto yang menyebut calon Presiden petahana Joko Widodo menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan program pemerintah untuk mendukung kepentingannya.


Baca juga: Soal Rekonsiliasi, BPN: Kami Fokus di MK, Jangan Tanya Soal Lain


Salah satu contoh kecurangan yang diduga dilakukan oleh Paslon 01 dikatakan Bambang adalah pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya bagi PNS, TNI-Polri, serta kenaikan gaji bagi perangkat desa, kelurahan, serta mempercepat beberapa program termasuk skema rumah DP 0% bagi Polri.

"Itu kan kewenangan yang dimiliki presiden untuk meningkatkan kesejahteraan. Lalu seberapa pengaruh dengan hasil suara. Oleh sebab itu saya menilai itu sangat sulit dibuktikan," jelasnya.

Dia juga menyinggung ihwal salah satu petitum yang disampaikan untuk mendiskualifikasi paslon Jokowi-Amin di Pilpres 2019. Maruarar menjelaskan, MK pernah mendiskualifikasi yakni kasus pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kotawaringin Barat pada tahun 2010. Namun, kata dia, kasus itu tidak begitu saja disandingkan dengan sengketa pilpres.

"Kasus kota Waringin itu bisa dibuktikan TSM, tapi lingkupnya terlalu kecil. Pilpres suaranya signifikan. Jika terbukti pelanggaran, apakah bisa mempengaruhi hasil suaranya? Kita lihat saja pembuktiannya," ujarnya. (OL-1)

 

BERITA TERKAIT