Komisioner KPK Dukung Pansel Gandeng BNPT dan BIN


Penulis: M. Ilham Ramadhan Avisena - 14 June 2019, 13:40 WIB
MI/Bary
 MI/Bary
 Komisioner KPK, Saut Situmorang

PANCASILA sebagai dasar negara Indonesia sudah mutlak dan tidak bisa lagi ditawar sampai kapanpun juga. Atas dasar itu pula, gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meletakkan simbol Garuda Pancasila dengan gagah di lobby. Alasan itu pula yang menjadikan gedung Lembaga antirasywah itu dinamai Merah Putih. Demikian kata Komisioner KPK, Saut Situmorang, kepada Media Indonesia ketika dihubungi, Jumat (14/6).

Baca juga: Pansel KPK Soroti Lemahnya Soal Pencucian Uang

Hal mendasar itu, kata Saut, secara implisit menegaskan bahwa KPK meyakini Pancasila ialah dasar negara yang tidak perlu dipertanyakan lagi.

Oleh karenanya, KPK mendukung upaya panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK yang menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelejen Negara (BIN) guna menelusuri rekam jejak terkait dengan paham yang dimiliki oleh peserta.

"BIN dan BNPT sebagai badan yang digaji, men-sensing negeri ini dari banyak pengaruh, antara lain noise yang mungkin masuk ke individu, organisasi kelompok atau negara. Pastilah (mereka) punya Big Data atau track record tentang banyak hal, tidak saja tentang orang," jelas Saut.

Upaya pansel itu, lanjut Saut, merupakan cara untuk mendapatkan pimpinan baru KPK yang bebas dari paham maupun segala bentuk yang berbenturan dengan Pancasila.

"Harus kita anggap (itu sebagai) bagian mencari pimpinan KPK yang bebas dari kelompok atau individu yang punya kepentingan sempit yang saya sebut sebagai 'noise' itu," tuturnya.

Merangkul BNPT dan BIN, masih kata Saut, juga telah dilakukan oleh pansel pada 2015 lalu ketika dirinya mendaftar sebagai pimpinan KPK.

Senada, Direktur Jenderal Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris,menyatakan harapan semua pihak ialah sama, agar nahkoda lembaga antikorupsi itu tidak memiliki atau menganut paham yang bersebrangan dengan Pancasila.

"Pada intinya, harapan terbaik semua pihak agar nakhoda lembaga antirasywah tidak bersimpati apalagi mendukung paham paham anarkis dengan kemasan dan simbol yang dianggap label Islam," tuturnya.

Sebelumnya diketahui, Ketua Pansel KPK, Yenti Garnasih, menyatakan pihaknya menggandeng BNPT untuk membantu menelusuri rekam jejak ideologi para kandidat sehingga KPK bisa bebas dari paham radikal.

Baca juga: KPK Periksa Bupati Jepara dan Hakim PN Semarang Sebagai Tersangka

"Kami menggandeng BNPT karena tidak mau kecolongan ada calon yang terpapar radikalisme. Bagk kami ini juga penting," kata Yenti, kemarin.

Saat ini, pansel masih dalam tahapan audiensi dengan beberapa instansi terkait, seperti KPK, Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, BNPT, BIN, LSM antikorupsi dan media. Sementara, proses pendaftaran akan berlangsung pada 17 Juni sampai 4 Juli 2019. (OL-6)

BERITA TERKAIT