11 June 2019, 06:45 WIB

Paradoks Kemajuan Perkotaan


Razali Ritonga Pemerhati fenomena sosial-kependudukan | Opini

MI/Tiyok
 MI/Tiyok
Ilustrasi

AGENDA rutin tahunan penertiban penduduk pendatang setelah Lebaran yang dilakukan Pemprov DKI dalam dua tahun terakhir mengalami perubahan dari periode sebelumnya, yakni dari operasi yustisi menjadi layanan jasa kependudukan.

Perubahan kebijakan dari operasi yustisi ke layanan jasa kependudukan itu juga disertai dengan perluasan cakupan objek sasaran, yang semula pada penduduk kelompok menengah bawah, kini ke semua kelompok, termasuk kelompok atas. Hal itu menurut Pemprov DKI dimaksudkan untuk mendata pendatang secara lengkap guna mengetahui secara persis jumlah pendatang ke Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan bahwa perubahan kebijakan itu lantaran tak ingin seolah menutup Jakarta bagi warga daerah (Media Indonesia, 31/3). Kebijakan Pemprov DKI itu kiranya perlu dipertimbangkan untuk diadopsi pemerintah kota lainnya di Tanah Air. Itu karena urbanisasi merupakan fenomena alamiah yang terjadi secara universal dan hal itu merupakan hak asasi manusia untuk bertempat tinggal.  

Atas dasar itu, pendatang ke perkotaan sepatutnya tidak perlu dibatasi, apalagi dilarang. Namun, perlu diarahkan dan dibina agar tidak menimbulkan masalah di perkotaan. Bahkan, jika para pendatang ditangani dengan baik, pada waktunya akan berpotensi meningkatkan produktivitas perkotaan. Hal itu dimungkinkan karena pendatang merupakan penyuplai tenaga kerja yang berjalan seiring dengan pengembangan infrastruktur, industri, perdagangan, dan jasa di perkotaan.

Kontribusi penduduk perkotaan pada aspek ekonomi kini bahkan menentukan besaran produk domestik bruto (PDB) nasional di hampir seluruh negara. Secara global, menurut laporan badan PBB pada 2012, misalnya, dari 54% penduduk perkotaan menghasilkan tidak kurang dari 80% PDB dunia.


Paradoks
Namun, kemampuan penduduk dalam meningkatkan ekonomi perkotaan itu sayangnya tidak disertai kemampuan pemerintah kota melayani aneka kebutuhan seluruh warganya. Kemajuan perkotaan hanya dinikmati sebagian penduduknya, sedangkan sisanya hidup dalam kekurangan.

Kesenjangan internal perkotaan (intra urban disparities) itu merupakan paradoks kemajuan perkotaan. Bahkan kemajuan perkotaan, khususnya DKI Jakarta masih diwarnai paradoks lainnya, yakni masalah banjir dan sampah.

Mereka yang hidup dalam kekurangan itu umumnya tinggal di daerah yang bukan peruntukkannya dan minim fasilitas penunjang kehidupan, yang oleh UN-Habitat disebut permukiman informal (informal settlements).  

Lebih jauh, UN-Habitat menyebutkan, informal settlements merupakan permukiman dengan salah satu atau kombinasi dari sejumlah faktor, seperti kualitas perumahan yang buruk, padat penghuni, minim akses terhadap air bersih, tidak memiliki sanitasi yang memadai, dan keamanan yang kurang terjamin.

Maka dari itu, jika tidak dilakukan pembinaan terhadap pendatang, hal itu akan memperpadat penduduk perkotaan dan dikhawatirkan kian memperparah kondisi pemukiman informal. Bahkan, permukiman informal yang tersebar di sejumlah lokasi di perkotaan rawan menjadi kantong-kantong  pengangguran.

Persoalan tingginya angka pengangguran di perkotaan yang umumnya berada di permukiman informal merupakan salah satu wujud nyata paradoks kemajuan ekonomi perkotaan. Fenomena ini umum terjadi di sejumlah negara maju maupun berkembang.  

Di Inggris, Korea Selatan, Belanda, dan Amerika, misalnya, sekitar 60% dari total pengangguran di masing-masing negara itu bermukim di perkotaan (OECD, 2006a). Di Indonesia, berdasarkan hasil Sakernas Februari 2019, sekitar 64,6% dari total penggangguran nasional bermukim di perkotaan.           


Persempit kesenjangan
Maka dari itu, Pemprov DKI dan pemerintah kota lainnya di Tanah Air perlu mengatasi kesenjangan internal di daerahnya agar tidak menimbulkan paradoks kemajuan perkotaan. Adapun aspek terpenting untuk mengatasi kesenjangan itu ialah dengan menciptakan kesempatan kerja bukan hanya bagi pendatang, melainkan juga bagi penduduk lokal yang menganggur.

Untuk penciptaan kesempatan kerja, khususnya bagi pendatang, pemerintah perlu melakukan mitigasi lebih lanjut tentang potensi pendatang. Bagi Pemprov DKI khususnya, pemerintah sepatutnya tidak terhenti hanya pada layanan jasa kependudukan. Akan tetapi, perlu menindaklanjuti dengan peningkatan keterampilan dan penciptaan  kesempatan kerja.

Selain itu, pemerintah kota perlu memprioritaskan pembangunan tempat tinggal yang layak huni dengan memperbaiki permukiman informal atau memindahkan penduduk. Adapun pengertian tempat tinggal layak huni menurut Komite PBB bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang dideklarasikan pada 1966 ialah tempat tinggal yang memenuhi persyaratan sejumlah aspek. Misalnya, air bersih, jamban, bahan bakar memasak, lampu penerangan, pendingin ruangan, fasilitas mencuci, tempat buang sampah, taman bermain, taman sekolah, dan layanan kesehatan.

Namun, di tengah keterbatasan lahan di perkotaan, pembangunan tempat tinggal layak huni memang tidak mungkin dilakukan secara horizontal, tetapi secara vertikal. Dalam konteks ini, pemerintah pada masa lalu pernah berencana membangun 1.000 menara rumah susun bersubsidi di Jabodetabek selama 2007-2012. Namun, rencana pembangunan rumah susun bersubsidi itu terhenti pada 2010. Untuk itu, pemerintah barangkali perlu mempertimbangkan kembali untuk meneruskan pembangunan rumah susun bersubsidi dimaksud.      
      
Pemerintah kota kini memang perlu bekerja ekstra keras karena jumlah penduduknya terus bertambah besar. Adapun pada skala global, penduduk perkotaan bertambah 22 ribu jiwa setiap harinya atau 80 juta jiwa per tahun. Pada 2030, diperkirakan 60% atau 5,2 miliar penduduk bumi menetap di perkotaan (UNICEF, 2018).

Atas dasar itu, PBB mengajak seluruh kepala negara untuk memiliki komitmen memperbaiki kehidupan perkotaan agar tidak terjadi paradoks kemajuan perkotaan. Adapun ajakan itu tertuang dalam gol ke-11 pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), yaitu  mewujudkan kehidupan perkotaan yang inklusif, aman, serta memiliki ketahanan dan berkelanjutan (UN, 2015a).

 

BERITA TERKAIT