Impor Bawang Putih Ditambah untuk Tekan Harga


Penulis: Andhika Prasetyo - 27 May 2019, 16:45 WIB
MI/Djoko Sardjono
 MI/Djoko Sardjono
Pedagang bawang putih di Pasar Gede Klaten.

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) kembali mengeluarkan izin impor tambahan untuk komoditas bawang putih sebesar 41 ribu ton.

Dengan tambahan tersebut, total bawang putih impor yang akan masuk ke Indonesia mencapai 156 ribu ton dengan melibatkan 15 perusahaan importir swasta.

Per 23 Mei 2019, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag mengungkapkan jumlah bawang putih impor yang telah tiba di Tanah Air mencapai 69 ribu ton.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita optimistis harga komoditas hortikultura itu akan terus turun karena stok yang tersedia sudah berlimpah.

"Masyarakat tidak perlu panic buying karena semua bahan pokok termasuk bawang putih sudah tersedia di seluruh Tanah Air," ujar Enggartiasto di kantornya, Jakarta, Senin (27/5).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahya Widayanti mengungkapkan berdasarkan pantauan yang dilakukan, harga bawang putih sudah turun sampai Rp29.000 per kilogram (kg).

Baca juga: Harga dan Kondisi Pangan di Bali Stabil

Sementara di pasar tradisional berada di kisaran Rp35.000-Rp38.000 per kg.

"Memang masih agak tinggi di pasar tradisional tapi trennya sudah turun terus," tuturnya.

Ia memprediksi, harga di tingkat ritel modern bisa turun lagi hingga Rp25.000 per kg ketika stok-stok yang didatangkan dari luar negeri sudah seluruhnya masuk ke Indonesia.

Terkait importir yang mendapatkan jatah impor, Enggartiasto memastikan para pelaku usaha itu sudah melaksanakan wajib tanam 5% dari total rekomendasi impor yang diberikan Kementerian Pertanian.

"Ini dilakukan untuk menciptakan keadilan di level para pelaku usaha dan juga petani," tegas Enggartiasto.

Sebagai catatan, dari total 15 pengusaha yang mendapatkan surat perintah impor (SPI) bawang putih, seluruhnya adalah swasta.

Perum Bulog, walaupun diberikan penugasan impor, hingga saat ini masih belum diberikan rekomendasi dan izin dari dua kementerian teknis terkait. (OL-2)

BERITA TERKAIT