Pihak yang Ajukan Sengketa Hasil Pilpres Kerap Kalah di MK


Penulis: Insi Nantika Jelita - 25 May 2019, 17:15 WIB
MI/RAMDANI
 MI/RAMDANI
(kiri-kanan) Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Pakar Hukum Tata Negara Juanda dan moderator saat diskusi polemik di Jakarta, Sabtu

DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menuturkan bahwa selama ini pihak yang mengajukan gugatan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi tidak berhasil membuktikan dalil yang diajukan alias kalah dalam persidangan.

Ia mengatakan dalam persidangan perselisihan hasil pemilu umum (PHPU) pihak pemohon atau capres yang kalah suaranya tidak mampu membuktikan kecurangan secara signifikan.

"MK tidak menampik ada praktik-praktik mal administrasi dalam pemilu atau fraud, tetapi dampaknya sampai tidak mempengaruhi perolehan hasil, maka MK tidak mengabulkan permohonan perselisihan hasil yang diajukan oleh pemohon," ujarnya Titi di D'Consulate Resto, Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (25/5).

Ia memberi contoh pada 2014, saat paslon Prabowo-Hatta mengajukan PHPU ke MK, kecurangan suara yang dibuktikan pada saat itu tidak berdampak signifikan. "Sehingga tidak berdampak pada perolehan suara yang ditetapkan KPU," sebut Titi.

Baca juga: KPU Sebut Yang Bisa Digugat ke MK hanya Perolehan Suara Pemilu

Saat ini BPN telah mengajukan gugatan hasil pilpres ke MK. Menurut Titi, kubu 02 setidaknya harus membuktikan ada kecurangan sebanyak setengah selisih suara dari Jokowi. Diketahui selisih suara antara Jokowi dan Prabowo hampir mencapai 17 juta suara.

"Sekarang selisihnya hampir 17 juta suara, maka harus setengah selisih dibuktikan ada kecurangan dan dipastikan suaranya itu ke 02. Maka bisa mempengaruhi hasil perolehan suara. Lalu mayoritas pemohon biasanya dalam proses persidangan dimulai dari DPT yang tidak akurat dan bermasalah. Sehingga pemohon dirugikan," tandasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT