25 May 2019, 05:00 WIB

Kinerja Ekspor dan Potensi Pariwisata Inbound


Iqbal Alan Abdullah Ketua Center of Excellent Management Indonesia (Cemindo) | Opini

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
 ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
 Sejumlah kapal melakukan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok

PEMILU Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 telah usai. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional KPU pada Selasa (21/5), pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara (55,50%). Kemudian, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan 68.650.239 suara (44,50%).

Sejalan dengan perkembangan ini, publik pun menaruh harapan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang mengusung Nawa Cita II dengan visi 'Indonesia maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong', terutama untuk melanjutkan berbagai program unggulan yang dilakukan pada periode pertama 2014-2019. Ada sembilan misi Jokowi-Ma'ruf Amin yang diungkapkan saat maju menjadi pasangan capres-cawapres. Tiga dari sembilan misi ini ialah peningkatan kualitas manusia Indonesia, yakni struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Dari sisi ekonomi, ialah logis apabila Jokowi-Ma'ruf Amin meneruskan percepatan pembangunan infrastruktur dan reformasi struktural yang gencar dilakukannya pada lima tahun terakhir. Hal ini penting untuk mendorong perekonomian ke depan menjadi lebih kukuh, produktif, mandiri, dan berdaya saing. Ekonomi yang kukuh dan produktif akan membuka lebih banyak lagi lapangan kerja, menekan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.

Hanya saja kita masih menunggu bagaimana personalia tim ekonomi dalam kabinet nanti. Harapannya tentu tim ekonomi nanti mampu menata makroekonomi yang solid, diakselerasi dengan permintaan domestik, investasi yang kuat, pertumbuhan sektor industri, dan ekspor.

Ekspor, pariwisata inbound
Peningkatan investasi dan kinerja ekspor yang kuat menjadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang dalam draf nota keuangan 2020 ditargetkan pada kisaran 5,3%-5,6%. Kemudian, investasi diharapkan dapat terdorong hingga mendekati pertumbuhan ekonomi, yakni 7,5%, ekspor mengalami pertumbuhan sekitar 7% dan impor akan dijaga di angka 6%.

Target ini sangat optimistis tetapi juga logis. Komitmen tinggi dalam menggenjot ekspor dan juga pariwisata sebagai jawaban atas defisit neraca perdagangan yang dialami Indonesia selama beberapa waktu. Termasuk dalam hal ini ialah difisit devisa atas makin besarnya arus wisatawan outbound (wisatawan asal Indonesia berwisata ke luar negeri) daripada wisatawan inbound (wisatawan yang plesir ke dalam negeri).

Dalam konteks ekspor, muncul gagasan dari Presiden Jokowi untuk membentuk kementerian ekspor, yang secara khusus mengurusi ekspor. Ini gagasan sangat bagus, meskipun kita harus hati-hati mengatur tugas dan fungsinya agar tidak tumpang-tindih dengan kementerian lain khususnya Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Pasalnya, Kemendag selama ini berfungsi antara lain dalam hal peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor, serta pelaku ekspor.

Namun, penambahan kementerian baru rupanya bisa terganjal aturan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Meskipun UU ini memberikan kewenangan kepada presiden untuk melakukan pengubahan kementerian, tetapi jumlah keseluruhan kementerian dibatasi tidak boleh lebih dari 34. Sebagai perbandingan, saat ini saja Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla ada 34 kementerian.

Artinya, jika pada periode kedua ini Presiden Jokowi ingin memasukkan kementerian ekspor sebagai kementerian tersendiri, harus ada penghapusan atau pengubahan kementerian atau penggabungan dari kementerian yang ada saat ini sehingga tidak sampai melebihi jumlah yang ditentukan UU. Bisa saja, misalnya, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian digabung kembali menjadi Kementerian Perdagangan dan Perindustrian seperti era sebelumnya.

Selain itu, beberapa kementerian yang perlu menjadi perhatian untuk dilakukan revitalisasi ialah Kementerian Pariwisata, sebagai jawaban atas pentingnya menjaga devisa melalui pariwisata inbound. Kementerian ini dirasakan belum mampu untuk menampilkan performa yang terbaik dalam meraih lebih banyak devisa dari wisman.

Tadi telah disinggung, selain terjadinya defisit neraca perdagangan dengan belum kuatnya kinerja ekspor barang kita ke luar negeri, ternyata juga muncul kekhawatiran defisit penerimaan pariwisata antara inbound dan outbound. Diperkirakan berdasarkan data Bank Indonesia selama ini, ada lebih dari 10 juta wisman asal Indonesia yang berwisata ke luar negeri. Jumlah ini kemungkinan lebih banyak lagi dalam setahun terakhir karena mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan di dalam negeri.

Penyumbang terbesar
Selama ini wisatawan asal Indonesia menjadi penyumbang terbanyak kepada Singapura. Meskipun dalam tahun-tahun terakhir ini, posisi Indonesia bisa dikejar Tiongkok. Bagi Malaysia, wisatawan asal Indonesia merupakan penyumbang kedua terbesar setelah Singapura yang berkunjung ke Malaysia. Sementara itu, di Thailand, wisatawan Indonesia menempati peringkat ke-18.

Wisatawan Indonesia dikenal sangat royal dalam berbelanja di destinasi wisata di luar negeri. Maka, ada kekhawatiran, kita juga pada akhirnya mengalami defisit pariwisata. Artinya, devisa yang kita terima dari pariwisata lebih kecil daripada devisa yang terbang ke luar negeri melalui wisatawan asal Indonesia yang outbound.

Persoalan ini harus menjadi perhatian serius, terutama dalam hal memperkuat kinerja pariwisata melalui berbagai program, antara lain; penguatan wisata meeting, incentive, conference, event (MICE). Sebagai catatan, exhibition dalam konteks terminologi MICE ini digantikan oleh event, sebab exhibition (pameran) berada di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Event yang dimaksud mencakup skala besar (mega-event), seperti Asian Games, Olimpiade, dan lainnya.

Kemudian fokus pengembangan destinasi, strategi pemasaran pariwisata yang hanya berorientasi pada kunjungan inbound, penataan kebijakan tarif transportasi udara bersama stakeholders lain, menata ulang hubungan antar-stakeholders pariwisata sehingga lebih solid dan kuat dalam memajukan pariwisata. Termasuk dalam hal ini ialah mengubah nomenklatur Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan MICE. Spesifik dalam hal ini yang mau kita urusi ialah pariwisata inbound.  

Kenapa MICE? Pertama, dari sisi infrastruktur dan SDM, kita sangat siap untuk menggerakkannya. Kedua, MICE ini merupakan bagian dari jalur diplomasi Indonesia, baik itu dalam bidang perdagangan, industri, politik, sosial budaya, maupun lainnya. Ketiga, MICE meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang aman, nyaman, demokratis, dan maju. Keempat, MICE merupakan tambang devisa yang sangat potensial. Jika ekspor itu menyangkut barang, MICE ini ialah menyangkut jasa. Kelima, MICE mampu membawa wisatawan mancanegara dalam jumlah banyak dalam satu kegiatan.

Kita berharap dengan keseriusan pemerintah ke depan mengembangkan MICE maka 2024 nanti Indonesia bisa memperoleh devisa sebesar US$25 miliar. Hanya saja, pemerintah harus lebih memberikan perhatian terhadap hal ini. Sebagai contoh, dalam konteks pendanaan, perbankan khususnya yang terkait ekspor dan impor jangan hanya menyediakan fasilitas pendanaan produk ekspor, tapi juga memberikan insentif untuk pariwisata inbound dan MICE.

 

BERITA TERKAIT