24 May 2019, 06:40 WIB

DK PBB Harus Mampu Pecahkan Isu Timteng


mediaindonesia | Internasional

ANTARA FOTO/HO/Kemenlu/wpa/foc.
 ANTARA FOTO/HO/Kemenlu/wpa/foc.
Menlu Retno LP Marsudi (tengah) memimpin briefing Dewan Keamanan PBB mengenai Timur Tengah di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, 

KONFLIK berkepanjangan di Timur Tengah berdampak bagi perdamaian dan stabilitas kawasan maupun di ranah global. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dapat menghasilkan kemajuan nyata dalam penyelesaian isu Timur Tengah, khususnya Palestina.

Demikian pernyataan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, saat memimpin briefing DK PBB mengenai Timur Tengah di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Briefing dipimpin Menlu RI dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB periode Mei 2019. Pertemuan itu dihadiri seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. Tujuannya mendapatkan informasi mengenai situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, Suriah, dan Yaman.

Sejak pertemuan yang sama pada Januari lalu, Retno menekankan situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina tidak membaik, tetapi terus memburuk. Terjadinya kekerasan baru pada awal Mei, penutupan sementara kehadiran organisasi internasional di Hebron, dan berkembangnya permukiman ilegal di tanah Palestina semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina.

Dalam konteks ini, Retno menggarisbawahi tiga hal penting untuk diperhatikan. Pertama, pentingnya untuk memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina.

"Kedua, perlunya diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina. Dalam konteks ini, upaya memperbaiki situasi ekonomi dan sosial masyarakat Palestina menjadi penting. Kami menghargai berbagai program UNWRA dalam memperbaiki situasi kemanusiaan rakyat Palestina dan kesiapan Indonesia untuk terus mendukung," papar Retno dalam keterangan resmi yang diterima, kemarin.

Ketiga, proses perdamaian harus dimulai kembali. Oleh karena itu, perlu segera dibentuk proses perdamaian yang kredibel, yang memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan.

"Perspektif baru dalam proses perdamaian bukan berarti mengabaikan parameter internasional yang berlaku. Bagi Indonesia, tidak terdapat alternatif lainnya selain solusi dua negara," tegas Retno.

Selain isu Palestina, Menlu RI juga menekankan sejumlah situasi keamanan di Timur Tengah yang memengaruhi situasi keamanan global. (Tes/X-11)

BERITA TERKAIT