24 May 2019, 03:15 WIB

Hadangan Muslim Moderat


Hatim Gazali Dosen Universitas Sampoerna, Jakarta | Opini

MI/Seno
 MI/Seno
Ilustrasi

BENAR bahwa pesta demokrasi telah usai, seiring dengan pengumuman resmi KPU tentang hasil rekapitulasi nasional. Namun, ada residu yang tersisa dari perhelatan demokrasi lima tahunan itu; yaitu menguatnya Islam politik yang menggunakan identitas keagamaan dalam panggung politik, pada satu sisi, dan makin paraunya suara Islam moderat, pada sisi lain.

Sejak pilkada DKI 2017, Islam politik seakan terlahir kembali. Ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu tak pelak melahirkan gelombang gerakan 212 yang terus menggelinding ke sejumlah daerah bahkan pada pileg dan pilpres 2019 ini. Kelompok ini berusaha untuk menduplikasi penggunaan politik identitas ke berbagai lini, bahkan tak hanya dalam ruang politik praktis, tetapi juga di sejumlah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Metamorfosa Islam politik
Ini berbeda dengan Islam politik pada periode-periode sebelumnya, yang lebih banyak diwarnai pertarungan diskursus dan gagasan di kalangan elite, baik dalam ruang publik maupun di arena legislasi. Jika pada masa prakemerdekaan, kita dapat menyaksikan bagaimana gagasan politik Islam yang dikembangkan Sarekat Islam, yang kemudian dilanjutkan perdebatan antara Soekarno vs Natsir.

Kemudian, pascakemerdekaan, Islam politik mewujud menjadi Masyumi yang turut berkontestasi dalam perebutan kekuasaan. Masyumi yang dibentuk pada November 1945 adalah satu-satunya wadah politik umat Islam saat itu. Dengan banyaknya jumlah pemilih Masyumi antara 1956-1951, menjadi sebuah kekuatan baru yang tidak bisa diabaikan. Karena itulah, banyak wakil kelompok Islam masuk parlemen. Dari tujuh kabinet yang berjalan di bawah demokrasi konstitusional (1950-1957), tiga kabinet dipercayakan kepada Masyumi (Kabinet Natsir; 1950-1951, Kabinet Sukiman; 1951-1952, Kabinet Burhanuddin Harahap; 1955-1956).

Di era Orde Baru, Soeharto secara 'canggih' dapat membonsai gerakan Islam politik yang diawali dengan pembentukan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), restrukturisasi kementerian dan sistem kepartaian yang memaksa harus berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sampai pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai bentuk kontrol negara kepada kekuatan Islam politik.

Di era reformasi, Islam politik menghadirkan geliat baru, dengan hadirnya sejumlah partai politik yang secara terang benderang menjadikan Islam sebagai asas partai mereka. Bahkan, diskursus piagam Jakarta pun dihadirkan kembali sebagai upaya reposisi Islam vs negara.

Gagasan yang mengemuka sepanjang sejarah itu lebih banyak berkisar soal bagaimana relasi Islam dengan negara, bagaimana ajaran-ajaran Islam dapat mewarnai sistem perundang-undangan baik dalam skala daerah (peraturan daerah) maupun dalam skala nasional. Karena itulah, lahir sejumlah peratuan yang bernuansa Islam, sebagai bentuk akomodasi kekuatan Islam politik.

Namun, babak baru Islam politik dengan corak yang lebih vulgar dimulai pada Pilkada DKI 2017. Penggunaan massa yang demikian masif yang bermula dari gerakan 212, keharusan memilih pemimpin muslim, sampai pelibatan masyarakat bawah untuk turut mempertajam gerakan Islam politik.

Pada Pilpres 2019, Islam politik pun semakin bernyali. Lahirnya ijtima ulama kesatu, kedua, dan ketiga. Bahkan, Islam politik ini berhasil membangun narasi bahwa dalam Pilpres 2019 ini umat Islam pada pilihan apakah akan memiliki pemimpin representasi Islam atau tidak. Kendati Jokowi berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin yang notabene ketua umum Majelis Ulama Indonesia, tak pelak, terstigma sebagai bukan representasi umat Islam.

Dampaknya pun terasa sampai hari ini. Sedemikian masifnya Islam politik yang dibumbui dengan semburan hoaks menjadikan rakyat Indonesia terpecah. Tentu pasca-22 Mei, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjahit kembali tenun kebangsaan yang robek akibat pilpres. Rekonsiliasi di kalangan elite dan rakyat bawah pada satu sisi, dan mengembangkan Islam moderat pada sisi lain adalah pekerjaan fundamental yang tak bisa ditawar.

Islam moderat
Sejak Pilkada DKI sampai pada Pilpres 2019, suara Islam moderat yang mengembangkan prinsip-prinsip kebangsaan seperti toleransi, kerja sama, kerukunan dan perdamaian tampak semakin purau. Sementara, suara Islam politik dengan bantuan media sosial semakin menggema.

Ini tentu mengkhawatirkan tatanan berbangsa dan bernegara. Karena hoaks dan ujaran kebencian yang turut membonceng Islam politik akan terus memperuncing permusuhan anak bangsa, serta mendegradasi kualitas demokrasi Indonesia. Karena itulah, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, demokratis dan jitu.

Selama ini, pemerintah lebih banyak bereaksi terhadap produser dan penyebar hoaks dan ujaran kebencian melalui jalur-jalur penegakan hukum. Cara ini tak sepenuhnya jitu, mengingat penindakan hukum terhadap penyebar hoaks sering kali menghadirkan reaksi yang lebih besar. Bahkan, sebagaimana dalam dunia terorisme, mereka yang ditindak dianggap sebagai martir dari jihad Islam politik. Akibatnya, mati satu, tumbuh seribu.

Cara yang lebih strategis dan berjangka panjang yang harus dilakukan pemerintah adalah mainstreaming Islam moderat. Ini pekerjaan rumah yang tidak ringan, mengingat benih-benih kebencian itu telah merasuk ke hampir semua lini kehidupan anak bangsa, mulai dari dunia pendidikan, lingkungan kerja, sampai pada kehidupan bertetangga di masyarakat.

Harapan itu masih ada, selagi organisasi-organisasi Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama terus bergerak dalam ruang moderatisme Islam di Indonesia. Posisi KH Ma'ruf sebagai wakil presiden akan semakin memperkuat Islam moderat jika dibarengi dengan keperpihakan kebijakan. Dengan cara inilah, harapan terwujudkan cita-cita Islam rahmatan lil 'alamin di Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara lain dapat terwujud.

 

BERITA TERKAIT