Setelah Polarisasi, (Semoga) Terbit Rekonsiliasi


Penulis: Burhanuddin Muhtadi Pengajar FISIP UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia - 22 May 2019, 03:15 WIB
MI/Tiyok
 MI/Tiyok
Ilustrasi

DI tengah ancaman demo besar-besaran pendukung Prabowo-Sandi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional untuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan dewan perwakilan daerah. Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dinyatakan unggul dengan perolehan 55,50%, tidak berbeda jauh dengan prediksi hitung cepat menurut sejumlah lembaga survei.

Terlepas siapa yang menang, narasi kampanye pemilu tahun ini dipenuhi populisme dan politik identitas. Seperti saya telah ulas dalam buku terbaru saya, ‘Populisme, Politik Identitas dan Dinamika Elektoral’ (2019), maraknya isu-isu identitas yang membelah masyarakat tidak bisa dilepaskan dari gejala global pascakemenangan Victor Orban di Hungaria (2010), Brexit di Inggris (2016), Donald Trump di Amerika Serikat (2016), Milos Zeman di Ceko (2018), dan Jair Bolsonaro di Brasil (2018).

Politik identitas menjadi winning template yang biasanya dikawin-mawinkan dengan strategi post-truth dengan algoritma rasa dianggap lebih bertuah secara elektoral jika dibandingkan dengan data dan fakta. Politik identitas telah terbukti melahirkan polarisasi yang tajam.      

Berdasarkan exit poll Indikator Politik yang dilakukan terhadap 2.975 responden yang baru saja mencoblos pada 17 April 2019 lalu, memberikan gambaran terbelahnya masyarakat kita. Dengan metode stratified systematic two-stage random sampling dengan margin of error ±2% pada tingkat kepercayaan 95%, Indikator menemukan bahwa kelompok muslim tradisionalis dan nonmuslim cenderung memilih Jokowi-Amin, sedangkan muslim modernis cenderung mendukung Prabowo-Sandi.

Pemilih nonmuslim yang memilih Jokowi mencapai 97%, naik 15% jika dibandingkan dengan 2014. Demikian juga dengan pemilih yang dekat dengan NU cenderung mendukung Jokowi. Pada Pilpres 2019, 56% warga Nahdliyin mengaku memilih Jokowi-Amin, naik 12% jika dibandingkan dengan lima tahun lalu. Sebaliknya, Prabowo-Sandi menang telak di kalangan warga Muhammadiyah, Persis, dan ormas-ormas modernis lainnya (65% dibanding 35%).  

Dari segi etnik, polarisasi juga terjadi secara tajam. Pemilih etnik Jawa dan Batak yang mendukung Jokowi makin menguat. Pada 2019, dukungan orang Jawa kepada Jokowi naik 11% jika dibandingkan dengan 2014. Ini terlihat dengan kemenangan telak paslon 01 di dua provinsi kunci: Jawa Tengah dan Jawa Timur. Inilah kunci kemenangan Jokowi.

Kekalahan Prabowo juga disebabkan stagnasi elektoral yang dialami Prabowo di Jawa Barat. Meski masih dominan, warga Sunda yang mendukung Prabowo sedikit turun jika dibandingkan dengan 2014. Meski demikian, basis-basis Prabowo di kalangan warga Minang, Melayu, dan Madura justru menguat tajam jika dibandingkan dengan lima tahun lalu.

Uniknya, strategi yang dijalankan kedua kubu dengan perolehan suara seperti tidak nyambung. Pada masa kampanye, paslon 01 rajin menyambangi basis-basis Prabowo di Jawa Barat, Banten, Aceh, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, dan lain-lain. Paslon 01 juga menampilkan sisi religius dan mengakomodasi wilayah-wilayah yang selama ini menjadi kekuatan utama Islam modernis.

Akan tetapi, ironisnya, suara paslon 01 di wilayah-wilayah tersebut justru merosot ketimbang 2014. Sebaliknya, basis-basis Jokowi di wilayah Jawa dan Indonesia bagian tengah dan timur malah menyumbang suara lebih besar jika dibandingkan dengan lima tahun lalu. Padahal, intensitas paslon 01 mengunjungi wilayah-wilayah ini tidak sebanyak di Jawa Barat, Banten, dan Sumatra.

Demikian pula paslon 02 yang berkali-kali coba menggembosi basis Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Alih-alih bertambah suara, kekalahan Prabowo di dua provinsi gemuk ini malah jauh lebih telak jika  dibandingkan dengan 2014. Pada 2014, Prabowo masih mengantongi 34%, tapi di 2019 dia hanya meraih suara 23% di Jawa Tengah. Demikian pula di Jawa Timur, perolehan Prabowo malah merosot sekitar 11% jika dibandingkan dengan 2014.       

Sulitnya kedua paslon dalam menembus basis lawan lebih disebabkan menguatnya polarisasi politik membuat pemilih sudah menentukan pilihan jauh-jauh hari. Data exit poll Indikator menunjukkan 84% pemilih sudah memutuskan pilihan jauh sebelum masa kampanye terbuka dimulai.  

Di atas segalanya, isu ekonomi tenggelam oleh isu-isu politik identitas. Hasanuddin Ali (2019) menyatakan bahwa efek ekonomi terhadap pilihan elektoral tak terlalu terlihat. Sebaliknya, efek populisme agama semakin kuat. Tiga indikator ekonomi yang diuji menunjukkan tidak adanya korelasi antara perolehan suara Jokowi-Amin per provinsi dan gini ratio, indeks pembangunan manusia (IPM), dan persentase penduduk miskin.

Sebaliknya, dalam scatter plot ada korelasi yang sangat kuat antara perolehan suara Jokowi-Amin dan persentase penduduk muslim di tiap provinsi. Semakin besar proporsi pemilih muslim, semakin menurun perolehan suara paslon 01. Sebaliknya, semakin banyak pemilih nonmuslim di suatu provinsi, semakin sedikit pemilih paslon 02.

Dengan ditetapkannya hasil rekapitulasi KPU, sudah saatnya residu pilpres ini diminimalisasi dan rekonsiliasi sosial-politik dikumandangkan. Filosofi Jawa perlu digunakan bahwa sing menang ora umuk, sing kalah ora ngamuk (Yang menang tidak jemawa, yang kalah tidak mengamuk).

Saatnya Presiden Jokowi membangun komunikasi politik dengan merangkul tanpa memukul (nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake). Silaturahim politik antarelite politik harus digencarkan. Tokoh-tokoh antarumat beragama juga harus bersuara membangun kebersamaan.

Pada saat yang sama, perlu evaluasi terhadap aturan yang mendorong munculnya polarisasi. Presidential threshold yang terlalu tinggi sebaiknya dikurangi, atau bahkan dihapus. Ambang batas yang terlalu tinggi akan mendorong munculnya pasangan calon (paslon) yang terbatas sehingga secara alamiah mendorong polarisasi yang menajam.

Sistem dua putaran juga harus dipertimbangkan untuk dihapus karena meski paslon yang berkompetisi banyak, jika gagal mencapai 50% plus 1, akan terjadi ronde kedua yang potensial memicu polarisasi kembali.

Kampanye juga jangan terlalu panjang durasinya karena terbukti telah mengaduk-aduk emosi publik. Saatnya kita mendorong persatuan Indonesia karena dalam demokrasi ada saatnya kita bertanding, ada kalanya kita bersanding!

 

BERITA TERKAIT