DPR Desak Perbaikan Manajemen LP


Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani - 18 May 2019, 09:20 WIB
MI/Susanto
 MI/Susanto
Ketua DPR Bambang Soesatyo

KETUA DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak pemerintah segera meng­evaluasi sistem di lembaga pemasyarakatan (LP) menyu­sul terjadinya kericuhan di LP ­Narkotika Kelas III Hinai, Langkat, Provinsi Sumatra Utara (16/5).

Menurut Bambang, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) dan jajarannya harus memperbaiki manajemen dan pengawasan di seluruh LP.

“Kemenkum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) harus melakukan evaluasi seluruh sistem di LP, baik sistem manajemen maupun penge-lolaannya,” ujar Bamsoet di Jakarta, kemarin.

Bamsoet mengatakan, pihaknya mendorong Kemenkum dan HAM melalui Ditjenpas untuk melakukan kajian kapasitas LP yang layak. Salah satunya melakukan penyesuaian antara jumlah sel ­tahanan dan warga binaan yang ada, mengingat kondisi LP yang overload capa­city sering kali menjadi pemicu utama rusuh di LP.

“Ditjenpas menjamin bahwa setiap warga binaan di LP dan rutan mendapatkan haknya sesuai dengan UU No 12/1995 tentang ­Permasyarakatan,” ujarnya.

Ia menegaskan, kepolisian harus terus melakukan pencarian warga binaan yang kabur hingga seluruhnya dapat tertangkap. Mengingat, hal tersebut akan meresahkan masyarakat sekitar. Dengan begitu, masyarakat dapat membantu mencari dan melaporkan jika mendapati orang yang ciri-ciri-nya serupa dengan identitas yang disebarkan.

“LP narkotika Kelas III Hinai berkerja sama dengan kepolisian agar menyebarkan identitas warga binaan yang masih buron,” tegasnya.

Nonaktifkan Kepala LP
Seperti diketahui, peristiwa kericuhan di LP Narkotika Kelas III Hinai, Langkat, Provinsi Sumatra Utara, menyebabkan ratusan warga binaan kabur dan hingga saat ini sekitar 53 orang masih diburu polisi. Kejadian kerusuhan LP sudah terjadi dua kali dalam kurun waktu seminggu.

Kepala Divisi Permasyarakat Kanwil Kemenkum dan HAM Sumut Jahari Sitepu mengatakan, dari hasil pendataan sementara yang dilakukan petugas diketahui sebanyak 13 sepeda motor dan 3 mobil terbakar, serta ruang kantor beserta isinya juga dan surat-menyurat yang ada di dalamnya juga habis terbakar.

“Kerugian belum bisa diperhitungkan karena kita masih melakukan pendataan satu per satu. Yang jelas blok tidak ada yang rusak, dapur juga tidak rusak akibat peristiwa ­kerusuhan tersebut,” katanya.

Akibat kerusuhan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Sumatra Utara Dewa Putu Gede memutuskan untuk menonaktifkan Kalapas Narkotika Langkat, Bachtiar Sitepu, dinonaktifkan untuk sementara waktu.

Dewa meng-ungkapkan, selain Kalapas, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Keamanan dan ­Ketertiban juga akan dinonaktifkan. “Ini langkah pertama yang kami ambil sebagai ­evaluasi,” ujarnya.    

“Akan dipadukan juga ­bagaimana warga binaan ­memancing petugas sehingga bisa terjadi tindakan tindak­an yang tidak baik,” katanya. (Ant/P-4)

BERITA TERKAIT