17 May 2019, 20:10 WIB

Kebebasan tidak Boleh Mengancam Keamanan Negara


Golda Eksa | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
 ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto

PEMERINTAH melalui aparat keamanan akan mengambil sikap tegas dan memproses siapapun yang terbukti melanggar hukum. Kebebasan berpendapat sejatinya dilakukan dengan cara-cara konstitusi dan bukan justru mengancam keamanan negara.

Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di sela-sela acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Menkopolhukam dengan Pimpinan Redaksi Media Massa, di Jakarta, Jumat (17/5).

"Demokrasi, iya. Tapi bebas sebebas-bebasnya tidak ada. Karena ada rambu-rambu hukum yang kemudian mengatur kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan orang lain. Jangan sampai mengancam keamanan negara," ujarnya.

Pernyataan tersebut terkait pelbagai isu dari pihak tertentu yang intinya mengajak masyarakat untuk datang ke Jakarta pada 22 Mei, hari pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum.

Menurut dia, pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak terhasut dan tidak bertolak ke Ibu Kota. Pemerintah juga meminta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), seperti Kapolda, Gubernur, Pangdam, Bupati/Wali Kota agar bersama-sama mengajak masyarakatnya menikmati ramadan di tempat masing-masing.

"Kami ini aparat keamanan hanya masuk di wilayah itu, menjaga keamanan. Kalau masyarakat sudah taat hukum, ya kami santai-santai saja. Tetapi jika nyata-nyata ada yang melanggar, kami tindak."

Ia menambahkan, pemerintah sudah mengambil langkah pengamanan guna mengantisipasi timbulnya aksi inkonstitusional, semisal memberikan imbauan dan menangkap tokoh-tokoh ekstrem yang terbukti melanggar hukum. Intinya, pemerintah ingin menunjukkan bahwa negeri ini memiliki hukum dan tidak boleh dilanggar.

Lebih jauh, imbuh dia, pelbagai seruan berupa demontrasi menduduki Kantor KPU dan Bawaslu di Jakarta maupun people power dengan dalih mengobarkan kedaulatan rakyat, sedianya dilakukan dengan cara-cara bermartabat dan mengikuti aturan hukum.

"Tapi jangan sampai kegiatan itu kemudian justru menimbulkan akibat yang buruk di masyarakat, konflik horizontal, konflik di masyarakat, national disorder. Itu yang kita jaga. Kalau masyarakat sadar, saya kira ajakan yang negatif tidak akan berjalan," pungkasnya. (A-3)

BERITA TERKAIT