17 May 2019, 02:00 WIB

Konstruksi Yuridis Kecurangan Pemilu


A Ahsin Thohari Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta | Opini

Thinkstock
 Thinkstock
Ilustrasi

KITA tidak sedang hidup di Mali, Nigeria, atau Zimbabwe yang penolakan terhadap hasil pilpres pernah terjadi. Tiga negara itu memang belum memiliki sejarah demokrasi yang matang. Karena itu, dapat dimaklumi jika kedewasaan politik untuk mengakui kekalahan menjadi hal yang sulit terjadi.

Dalam Indeks Demokrasi 2018 yang disusun Economist Intelligence Unit, perusahaan yang bermarkas di London, Mali, dan Nigeria diklasifikasikan sebagai ‘rezim hibrida’ (hybrid regimes) yang penyelenggaraan pemilunya penuh dengan kecurangan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan.

Politik di ‘rezim hibrida’ itu ditandai dengan adanya represi terhadap lawan politik, peradilan yang tidak independen, korupsi yang meluas, media massa yang dikekang, aturan hukum yang tidak jelas, budaya politik demokratis yang tidak berkembang, serta tingkat partisipasi politik yang rendah, dan kurang berfungsinya pemerintahan.  

‘Rezim hibrida’ itu hanya setingkat lebih baik dari ‘rezim otoritarian’ (authoritarian regimes) yang merupakan klasifikasi terendah dalam indeks dan Zimbabwe berada di dalamnya.

Di ‘rezim otoritarian’ ini, kehidupan politik penuh dengan pelanggaran kebebasan sipil, tidak ada pemilu atau ada pemilu, tapi penuh rekayasa, media dimonopoli oleh negara, peradilan tidak independen, dan penindasan terhadap rakyat ialah hal yang jamak.

Klasifikasi tertinggi dalam indeks itu ialah ‘demokrasi penuh’ yang kebebasan sipil dan kebebasan politik tidak hanya dihormati, tetapi juga diperkuat budaya politik yang kondusif bagi berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi.

Negara dengan klasifikasi ‘demokrasi penuh’ ini juga memiliki checks and balances pemerintahan yang sangat baik, peradilan yang independen, pemerintah yang berfungsi secara memadai, dan media yang beragam dan independensinya terjamin. Norwegia ialah negara dengan klasifikasi ‘demokrasi penuh’ terbaik di dunia.

Indonesia memang tidak diklasifikasikan sebagai ‘demokrasi penuh’. Akan tetapi, ia berada di klasifikasi kedua, yaitu ‘demokrasi yang terdapat kekurangan’ (flawed democracy) yang bercirikan pemilunya telah berjalan dengan jujur dan adil, serta kebebasan sipil dihormati.

Negara dengan klasifikasi ‘demokrasi yang terdapat kekurangan’ ini sedikit bermasalah dalam hal budaya politik yang kondusif bagi berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi dan fungsi pemerintahan yang kurang maskimal.

Saluran legal
Pilpres di Indonesia telah diatur dengan kerangka hukum yang sesuai dengan standar internasional penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Telah diatur pula mekanisme penegakan hukum andaikan terjadi penyelewengan dalam proses penyelenggaraan pemilu, seperti pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lalu, tindak pidana pemilu ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan perselisihan hasil pemilu (PHPU) ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kesediaan para kandidat untuk mengikuti mekanisme penegakan hukum itu sekiranya menganggap telah terjadi penyelewengan ialah keharusan.

Saluran-saluran legal itu mestinya dikedepankan karena peraturan perundang-undangan merupakan kesepakatan luhur bersama untuk membingkai aktivitas kehidupan bernegara. Maka, keengganan menyelesaikan persolan melalui saluran legal yang tersedia ialah pengingkaran atas kesepakatan luhur itu.

Pernyataan secara terbuka bahwa kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak hasil Pilpres 2019 karena menganggap telah tejadi ketidakadilan, ketidakjujuran, kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, semestinya dikonstruksikan secara yuridis.

Apakah termasuk ke dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa proses pemilu, atau tindak pidana pemilu.

Jika KPU mengumumkan hasil Pilpres 2019 pada 22 Mei 2019 nanti dan dianggap merugikan kubu 02, ajukanlah permohonan PHPU kepada MK dan buktikanlah kesalahan hasil penghitungan suara oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut kubu 02 sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No24/2003 tentang MK.

Berdasarkan asas ‘beban pembuktian terletak pada penggugat/pemohon, kubu 02 harus membuktikan secara konkret bentuk kecurangan, seperti politik uang, politisasi birokrasi, kelalaian petugas penyelenggara pemilu, manipulasi suara, ancaman dan intimidasi kepada masyarakat, atau penyelenggara pemilu.

Lalu, ketidaknetralan penyelenggara pemilu, politisasi penggunaan anggaran, dll. Tentu saja dengan catatan semua itu signifikan untuk mengubah hasil pilpres.

Pasal 36 Peraturan MK No 4/2018 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden menentukan bahwa alat bukti dapat berupa surat atau tulisan, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti lain, dan/atau petunjuk.

Sayangnya, kubu 02 justru mengindikasikan keengganan untuk membawa tuduhan kecurangan itu ke mekanisme hukum. Sikap ini mengonfirmasi perilaku ambivalen, yakni pada satu sisi mayakini ada kecurangan, tetapi di sisi lain tidak mau memperjuangkan keyakinannya itu melalui prosedur yang tersedia.

Seharusnya, jika tidak mau bertarung di ranah hukum, tidak perlu mengatakan ada kecurangan.

Pada akhirnya, kita paham bahwa budaya politik kita memang belum terbiasa untuk mengakui kekalahan sungguhpun fakta-fakta kekalahan telah tersaji dengan nyata. Kenyataan kadang kala terasa terlalu getir untuk dipercaya. Fantasi berkuasa yang melampaui batas tak jarang menggelapkan mata hati.

Kita merindukan suatu saat memiliki tradisi pengakuan kekalahan melalui pidato terbuka (concession speech) selepas kontestasi elektoral sengit pilpres. Alih-alih memprovokasi pendukung, pihak yang kalah seharusnya mendinginkan suasana dengan menghibur bahwa kekalahan bukanlah akhir segalanya.

Belum terlambat bagi kubu 02 untuk merebut simpati rakyat sekiranya pada 22 Mei 2019 nanti KPU mengumumkan hasil Pilpres 2019 yang tidak sesuai dengan keinginannya dan ia tak berniat mengajukan permohonan PHPU ke MK, tetapi lalu berbesar hati mengakui kekalahan.

 

BERITA TERKAIT