Populi Center Sibuk sehingga Terlambat Laporkan Dana


Penulis: Putra Ananda - 16 May 2019, 18:22 WIB
MI/Atet Dwi Pramadia
 MI/Atet Dwi Pramadia
Peneliti Populi Center Dimas Ramadhan (sebelah kiri) menjadi moderator dalam acara diskusi.

LEMBAGA survei Populi Center belum menyerahkan laporan dana dan metodologi survei hitung cepat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peneliti Populi Center Dimas Ramadhan menuturkan penyerahan laporan tertunda karena ada kesibukan lain.

"Dari Populi memang belum. Namun pada prinsipnya kita selalu taat prosedur. Sudah disiapkan laporannya namun belum sempat kita serahkan ke KPU," tutur Dimas saat dihubungi di Jakarta, Kamis (16/5).

Dimas menjelaskan, laporan dana dan metode hitung cepat merupakan salah satu bentuk keterbukaan lembaga survei. Hal tersebut juga sudah diatur dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

"Laporan ini bentuk keterbukaan saja. Namun tanpa dilaporkan ke KPU pun informasi ini sebetulnya mudah didapat. Bisa juga ditanyakan langsung ke kita," paparnya.

Menurut Dimas, keterlambatan pelaporan dana dan metode hitung cepat ke KPU hanyalah soal administratif dan tidak akan mengubah hasil survei hitung cepat yang telah dirilis oleh beberapa lembaga survei.

"Inikan masalah administratif dan tidak akan mengubah hasil yang sudah rilis. Kalau masih ada tuduhan mengenai keberpihakan lembaga survei kita liat saja nanti tanggal 22 Mei nanti apakah angkanya sesuai dengan real count KPU," tutup dia. 

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta KPU segera memberitahukan kepada lembaga survei yang belum melaporkan sumber dana dan metodologi. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu, Abhan, dalam sidang, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5).

"Memerintahkan kepada KPU RI untuk mengumumkan lembaga penghitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU," ucap Abhan yang bertindak sebagai ketua majelis.

Batas pelaporan itu jatuh pada 2 Mei 2019 atau 15 hari setelah pemungutan suara dilakukan. Jika tidak melaporkan, itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 449 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 29 dan 30 ayat 1 PKPU 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat. (Uta/A-5)

BERITA TERKAIT