Pansus Pemilu tidak Diperlukan


Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani - 16 May 2019, 09:20 WIB
MI/MOHAMAD IRFAN
 MI/MOHAMAD IRFAN
Keterangan pers sikap Fraksi Partai Golkar terhadap rencana Pansus Pemilu di Ruang Fraksi Golkar, Nusantara I, komplek Parlemen, senayan, Ja

FRAKSI Partai Golkar menegaskan menolak usulan pembentukan panitia khusus (pansus) Pemilu 2019. Hal itu merespons usulan Fraksi PKS dan Gerindra yang mendasarkan pembentukan pansus pada dugaan kecurangan di pemilu dan gugurnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Penolakan Golkar terhadap pembentukan pansus pemilu sejalan dengan sikap Fraksi NasDem, PDIP, dan PPP yang sudah terlebih dahulu menyatakan menolak. Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Adies Kadir, mengatakan Golkar memandang tidak perlu ada pansus pemilu karena pemilu telah dilaksanakan dengan baik. "Kami sampaikan Fraksi

Partai Golkar menolak dengan tegas usul dibentuknya Pansus Pemilu," ujar Adies, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Adies mengatakan, bila ada pihak yang menilai masih adanya kecurangan atas hasil Pemilu 2019, mereka bisa mengajukan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah tersebut sesuai dengan regulasi yang ditetapkan konstitusi.

"Jadi silakan saja mengajukan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkap Adies.
Adies mengatakan memang masih adanya kekurangan di Pemilu 2019. Namun, hal itu masih bisa diatasi KPU dan juga Bawaslu.

Ia pun menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya petugas KPPS, termasuk Panwaslu di berbagai tingkatan.

"Ikut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas wafatnya orang di jajaran KPUI dan Bawaslu di berbagai tingkatan di seluruh Indonesia sebagai pahlawan demokrasi," ungkap Adies.

Di kesempatan terpisah, tokoh nasional yang mendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Rizal Ramli, menantang data kemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01.    

"Saya akan membawa ahli IT dan ahli statistik untuk menantang debat secara terbuka dengan KPU dan pihak yang mengaku memiliki data kemenangan paslon nomor urut 01 untuk berdebat secara terbuka, dan disiarkan media televisi," tegas Rizal Ramli, di Jakarta, kemarin.   

Menurut Rizal, tantangan debat publik terkait dengan penghitungan suara Pilpres 2019 adalah bagian dari pembelajaran demokrasi serta menyelamatkan kedaulatan rakyat. Tantangan debat itu juga semata-mata untuk menjalankan prinsip demokrasi, yakni, bebas, adil, dan jujur.   

"Kalau merasa punya komitmen menjaga demokrasi dan ingin menegakkan kedaulatan rakyat, harusnya mereka mau menerima tantangan saya," kata mantan Menko Kemaritiman ini.

Sebelumnya, anggota Dewan Pakar BPN Laode Kamaluddin mengungkapkan, berdasarkan data sistem informasi Direktorat Satgas BPN, perolehan suara Prabowo-Sandi unggul. Hingga Selasa (14/5), pasangan Prabowo-Sandiaga diklaim memperoleh suara 54,24%, sedangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh suara 44,14% suara. (Pro/Ant/P-2)

BERITA TERKAIT