AS–Tiongkok Vs Sosial-Ekonomi


Penulis: Edy Purwo Saputro Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo - 16 May 2019, 04:15 WIB
(AFP/Johannes EISELE
 (AFP/Johannes EISELE
Ilustrasi

KALKULASI kepentingan bilateral dan multilateral telah menjadi acuan penting dari pasar global sehingga kasus perang dagang AS-Tiongkok pastilah memberikan dampak signifikan bukan hanya bagi kedua negara, yaitu AS dan Tiongkok, melainkan juga mitra bilateral dan tentunya multilateral dari kedua negara yang bersengketa itu.

Oleh karena itu, Indonesia juga terdampak dari perang dagang AS-Tiongkok dan karenanya beralasan jika sejumlah ekonom sepakat agar Indonesia mencermati dampak sistemis di balik perang dagang itu.    

Hal itu menjadi penting terutama untuk mereduksi kerugian sosial ekonomi agar tidak semakin besar. Argumen yang mendasari karena AS dan Tiongkok ialah raksasa ekonomi di era global. Karenanya, perlu dicermati dan dikalkulasi besaran potensi yang masih bisa diraih sekaligus mereduksi ancaman negatifnya.

Salah satu aspek yang penting dicermati di balik perang dagang AS-Tiongkok ialah besaran ekspor yang berpengaruh terhadap neraca perdagangan Indonesia. Betapa tidak, pada 2018 neraca perdagangan defisit US$8.496,2 juta karena ekspor sebesar US$180.215 juta dan impor US$188.711,2 juta.

Dari kumulatif ekspor bahwa Tiongkok ada di urutan pertama sebagai mitra dagang, sedangkan AS di urutan ketiga sebagai mitra importir. Di 2018, kumulatif ekspor RI ke Tiongkok sebesar US$27,13 miliar, sedangkan AS mengimpor US$18,47 miliar dari Indonesia.

Kalkulasi komoditas yang diekspor ke Tiongkok, yaitu bahan bakar mineral dan produk distilasinya US$8,79 miliar. Lemak dan minyak dari hewan-tumbuhan US$3,25 miliar, besi dan baja US$2,61 miliar, bijih, ampas, dan debu US$1,97 miliar, serta bubur kayu dan sisa kertas US$1,89 juta.

Dominan

Komoditas RI yang dominan di ekspor ke AS, yaitu pakaian dan aksesorinya US$2,28 miliar, pakaian dan aksesori yang dirajut US$2,23 miliar, karet dan bahan baku karet US$1,64 miliar, alas kaki US$1,42 miliar, serta ikan US$1,32 miliar. Selain itu, yang juga menarik di balik perang dagang AS-Tiongkok ialah pengaruhnya terhadap harga minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO.

Argumen yang mendasari, yaitu rencana Tiongkok mengenakan tarif terhadap produk kedelai dari AS sehingga memberikan sentimen terhadap produk sawit secara menyeluruh. Artinya, perang dagang AS-Tiongkok bukan tidak mungkin akan memicu ancaman yang lebih parah jika dibandingkan dengan perang dagang edisi sebelumnya.

Betapa tidak, prediksi pelemahan ekonomi global sudah disampaikan dan bukan tidak mungkin akan berdampak terhadap sejumlah komoditas lainnya, misal batu bara dan pakaian produk dari Indonesia.

Ironisnya, ada keyakinan, imbas perang dagang bukan hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi, melainkan juga ancaman terkoreksinya pertumbuhan. Jadi, harapan agar AS-Tiongkok bertemu di KTT G20 di Jepang akhir Juni 2019 bisa memunculkan sejumlah kesepakatan baru yang konstruktif.

Kalkulasi yang ada menegaskan bahwa pengenaan tarif 25% atas produk kedelai dari AS akan berpotensi terhadap munculnya produk subsitusi minyak nabati di Tiongkok karena minyak sawit ialah pesaing dari minyak kedelai. Artinya, situasi itu berdampak terhadap permintaan minyak nabati. Padahal, Tiongkok merupakan konsumen minyak nabati terbesar ketiga setelah India dan Uni Eropa.

Situasi itu jelas akan berdampak atas produk minyak sawit dari Indonesia. Oleh karena itu, harapan di balik negoisasi ulang antara AS–Tiongkok bisa berjalan lancar, meski harapannya juga tipis. Betapa tidak, AS meminta ke Tiongkok untuk mereduksi surplus perdaganganya dengan AS sampai US$200 miliar, serta memangkas bea masuk, besaran subsidi untuk sejumlah produk berteknologi tinggi made in AS.

Tiongkok tidak tinggal diam, juga berkehendak agar AS menghapus sanksi bagi sejumlah perusahaan Tiongkok terkait dengan teknologi karena AS telah melarang untuk menyuplai sejumlah perangkat teknologi ke perusahaan smartphone.

Tentu tidak mudah untuk mencapai kesepakatan itu. Apalagi, kedua negara raksasa ini memiliki kepentingan menyelamatkan ekonomi domestik masing-masing. Dari kasus yang ada bahwa Trump telah memulai perang dagang AS-Tiongkok jilid II karena pada 3 April 2018 menerapkan pengenaan tarif 25% terhadap 1.300 produk teknologi industri, transportasi, dan medis made in Tiongkok.

Kebijakan itu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kekayaan intelektual. Bahkan, ada 10 industri strategis yang juga rentan terhadap dampak perang dagang AS-Tiongkok, yakni teknologi informasi, robotik, pesawat terbang, kendaraan dengan energi terbaru. Lalu, farmasi, peralatan pembangkit listrik, bahan berteknologi tinggi, mesin pertanian, teknik pembangunan kapal–kelautan dan peralatan perkeretaapian.

Ancaman

Tidak tuntasnya penyelesaian perang dagang AS-Tiongkok justru berdampak sistemis untuk sejumlah negara dan RI tidak bisa mengelak dari dampak ini. Paling tidak, sejak 10 Mei 2019 ketika AS menaikkan tarif dari 10% menjadi 25% atas produk dari Tiongkok sebesar US$200 miliar. Imbas terhadap neraca perdagangan domestik harus dicermati karena data BPS menegaskan bahwa ekspor RI periode Januari–Maret 2019 sebesar US$40,51 miliar atau turun 8,51% dari periode yang sama di 2018 yang terdiri atas ekspor nonmigas US$37,07 miliar (turun 7,83%).

Padahal, perbandingan ekspor Januari–Maret 2018 US$44.272,9 juta dan impornya, yaitu US$ 43.958,5 juta. Surplus US$314,4 juta, sedangkan neraca perdagangan Januari–Maret 2019, yaitu besaran ekspor US$40.510,2 juta dan impor US$40.703,6 juta yang berarti terjadi defisit US$193,4 juta.

Yang justru menjadi persoalan ialah ada ancaman terkait dengan defisit pada April–Mei 2019, sedangkan periode April–Mei 2018 terjadi defisit, yaitu US$1.625,1 juta dan US$1.453,6 juta.

Kalkulasi dampak dari perang dagang AS-Tiongkok bukan hanya dikaji dari aspek besaran ekspor dari kedua negara, melainkan juga impornya. Betapa tidak, periode kuartal I 2019 Tiongkok masih menjadi tujuan ekspor utama bagi RI, yaitu US$5,4 miliar (14,21% dari total ekspor) dengan komoditas utama yang di ekspor, yaitu besi, baja, dan minyak sawit (CPO).

Bandingkan dengan besaran ekspor ke AS, yaitu US$4,16 miliar (11,23%). Padahal, perdagangan RI dengan AS dan Tiongkok pada periode kuartal I 2019 terjadi penurunan, yaitu turun 5,8% (nilai ekspor US$4,42 miliar) dan 17,38% (nilai ekspor US$6,34 miliar).

Terkait dengan hal ini, pemerintah harus jeli memetakan ulang nilai potensi neraca perdagangan dengan AS dan Tiongkok agar tidak dirugikan dari dampak perang dagang AS-Tiongkok. Selain itu, perlu juga dicermati terkait dengan kebijakan fiskal dan juga moneter. Ancaman terhadap nilai tukar dan kenaikan suku bunga pasti tidak bisa dihindari, setidaknya untuk jangka pendek. Iklim sospol domestik saat ini juga rentan terutama pascapilpres yang situasinya terus memanas.

 

BERITA TERKAIT